Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghimbau peserta pemilu atau partai politik harus menahan diri untuk melakukan kampanye sebelum waktunya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin malam (2/1/2023).

Denpasar, Bawaslu Bali - Bawaslu Provinsi Bali menerima hibah tanah dan gedung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di rumah jabatan Gubernur Bali, Jumat, (30/12/2022).

Lolly mengucapkan terima kasihnya kepada Pemprov Bali atas dukungannya kepada Bawaslu, melalui pemberian hibah gedung dan tanah. Hal ini, ujar Srikandi Bawaslu menggambarkan iktikad baik Pemprov Bali dalam menunjang kerja - kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada jajaran Bawaslu daerah agar menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai mitigasi utama dalam melakukan pencegahan Pemilu 2024. Menurutnya, setelah IKP diluncurkan, agar para pengawas pemilu menjadi cermat dan tepat dalam melihat seluruh persoalan tahapan baik pemilu, maupun pemilihan.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan segera membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa (PKD). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, saat ini draf final pedoman pembentukan Panwaslu sedang disiapkan. Setelah itu akan segera disosialisasikan dan dilaksanakan.

"Sebagai langkah awal pembentukan Panwaslu Keluruahan/Desa dipersiapkan pedoman dan mensosialisasikannya" ujarnya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembinaan dan Finalisasi Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Manado hari Selasa (27/12/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu Serentak 2024 dengan mengedepankan fungsi pencegahan. Namun bila ada pelanggaran, menurutnya Bawaslu akan melakukan penindakan yang terintegrasi, sinergis dan efektif

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan secara rinci Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan menekankan lima isu strategis. Menurutnya, ke depan, Bawaslu akan membuat turunan IKP bersifat tematik.

Tomohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi langsung verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Ummat di Sulawesi Utara, Kota Tomohon. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda yang mengawasi proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Ummat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara itu mengatakan perbaikan berdasarkan kesepakatan mediasi antara KPU dan Partai Ummat saat mediasi kedua pada tanggal 20 Desember 2022 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menandatangani perjanjian kerja sama dengan Fatayat Nahdhatul Ulama (NU) demi menguatkan  pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan 2024. Penandatangan kerja sama tersebut, dilakukan oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dengan Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dengan adanya penandatanganan kerja sama itu, Lolly berharap semakin banyak perempuan-perempuan yang berada di Fatayat NU ikut bergerak bersama Bawaslu demi memastikan Pemilu 2024 yang berintegritas, jujur, dan, adil.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran Bawaslu daerah hingga tingkat ad hoc (sementara) membuat laporan mingguan hasil kerja teknis kelembagaan seperti hasil pengawasan pemilu. Menurutnya perlu ada laporan harian dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang kemudian secara berjenjang menjadi laporan mingguan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tanda berakhirnya pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Bawaslu lakukan Exit Meeting dengan BPK di lantai 5 gedung Bawaslu, Kamis (21/12/2022).

Pelaksana harian (plh) Sekretaris Jendral Bawaslu La Bayoni menyambut baik Exit Meeting BPK RI dan Pelaksanaan PLT semester II.

"Terima kasih kami sampaikan kepada BPK RI telah melakukan pemeriksaan dan pemberian masukan," kata Alumni Universitas Hasanudin Makassar ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama yang pernah dilakukan pada 2018 lalu.

Pelaksana Harian Sekertaris Jenderal Bawaslu La Bayoni menuturkan, selain terkait tracking data seperti pada sebelumnya, kerjasama ini juga terkait pemberian akses untuk monitoring layanan administrasi kependudukan per kabupaten/kota.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan Provinsi Sulawesi Utara, masuk kategori daerah dengan kerawanan pemilu tertinggi di Indonesia. Penilaian itu didapat Bawaslu dari 4 dimensi berbeda.

"Provinsi Sulut ini termasuk salah satu yang tertinggi kerawanannya dalam pemilu," kata Herwyn, Rabu, (21/12/2022) di Sekretariat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) Cabang Sulawesi Utara, Kota Manado.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan proses penegakan pelanggaran pemilu untuk tiga institusi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dituntut bekerja dengan cepat dan berkordinasi optimal jelang Pemilu serentak 2024.

"Saya mengapresiasi kesiapan dan Kerjasama yang harmonis jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam mendukung penindakan pelanggaran pemilu,” ucap Puadi dalam Rakor Sentra Gakkumdu se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Palangka Raya, Rabu siang (21/12/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan adanya isu krusial mengenai batas perbedaan antara sosialisasi dengan kampanye di luar jadwal setelah KPU menetapkan partai politik (parpol) calon perserta Pemilu 2024. Menurutnya KPU perlu membuat pengaturan yang jelas mengenai aktivitas sosialisasi parpol yang diperbolehkan.