Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi langsung Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Rekapitulasi hasil yang digelar di Kantor KPU ini dilakukan usai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam rekapitulasi tersebut, terdapat empat provinsi yang dibacakan hasilnya satu persatu yaitu penghitungan suara Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI untuk provinsi Banten, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Terakhir, penghitungan suara untuk Pileg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi pencocokan dan penelitian (Coklit) sejak 24 Juni-24 Juli 2024 untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat. Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik.

Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk membukukan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar buku tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda, media, dan mahasiswa mengambil peran dalam Pemilihan 2024. Peranan tersebut dapat menjadi pengawas partisipatif, pemantau pemilihan, memberikan edukasi masyarakat terkait aturan pemilihan, dan lainnya.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat untuk terlibat mengawasi bersama jalannya Pemilihan Serentak Tahun 2024. Salah satu hal yang paling penting dilakukan bersama ialah tegas untuk menolak politik uang.

Dalam forum warga yang dihelat di tepi pantai Pangandaran, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan setiap warga Pangandaran apapun profesi dan latar belakangnya adalah pemilik Pangandaran. Maka dari itu, dia menilai rugi apabila tidak turut serta mengawasi proses pemilihan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN I tahun 2023. Ini menunjukkan konsistensi Bawaslu dalam mepertahankan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan sejak 2015.

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan para Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk menyiapkan data hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam rapat penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan/ desa. Penyusunan DPHP tingkat desa harus sesuai dengan aturan perundang undangan serta datanya harus valid.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bersinergi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024. Hal ini, kata dia, guna mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, kordinasi yang terbuka dan mengedepankan transparansi harus terus ditumbuhkan di lingkungan kerja Bawaslu. Maka dari itu, dia meminta tidak ada kerja-kerja yang terhambat karena adanya ketidakpatuhan dan keterbukaan terkait administrasi.

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap dengan adanya pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 yang telah diluncurkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menjadi acuan yang bisa dipedomani oleh penyelenggara pemilu, masyarakat, aparat dan peserta pemilu.

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin warga di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jadi contoh pengawasan partisipatif. Sebab, antusias masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan cukup tinggi.

"Kami rangkul forum warga dalam pengawasan pemilihan karena keterbatasan Bawaslu. Jumlah jajaran yang terbatas, mata dan telinga Bawaslu juga terbatas," ungkapnya di depan warga Pasirjambu dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Bandung, Senin, (22/7/2024).

Minahasa Selatan , Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan disinformasi dan missinformasi menggunakan teknologi yang canggih menjadi tantangan di daerah.

“Antisipasi penggunaan teknologi canggih atau AI terkait disinformasi dan missinformasi pada isu-isu di Pemilihan Serentak 2024,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda pada Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Pemilihan di Modoinding, Minahasa Selatan, Selasa (23/7/2024).

Kotamobagu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn meminta jajaran pengawas adhoc untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kategori dan syarat yang berlaku. Sehingga pemilih bisa menggunakan hak suaranya pada pemilihan 2024.

“Jangan ada satupun pemilih yang tidak memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih di pemilihan serentak 2024, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk dalam daftar pemilih, wajib dimasukan," ucap Herwyn dalam kegiatan Konsolidasi Pengawas Adhoc Se-Kabupaten Bolaang Mongodow Raya di Kotamobagu, Selasa (23/7/2024).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn tegaskan seluruh jajaran pengawas harus bisa membedakan aturan pemilihan dan pemilu. Supaya tidak tertukar saat melakukan kerja-kerja pengawasan pada pemilihan serentak 2024.

“Bapak dan Ibu pengawas harus petakan, pilih dan pilah serta pahami tentang perbedaan aturan pemilihan dan pemilu,” kata Herwyn dalam acara Penguatan Kelembagaan Jajaran Bawaslu Dalam Rangka Pemilihan 2024 di Tateli Satu, Minahasa, Senin (22/7/2024).

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024. Salah satunya adalah dengan memastikan memiliki bukti yang kuat saat menindaklanjuti dugaan penanganan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelantikan Inspektur Utama (Irtama) Rini Wartini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dia menilai Rini mampu dengan baik melakukan pengelolaan keuangan yang ada di Kesekjenan Bawaslu, karena sebelumnya Rini merupakan inspektorat wilayah.