close× Call Us
close×

Berita Pusat

Bawaslu, KPU, Kominfo Perkuat Koordinasi Pengawasan Konten Pilkada di Internet
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Dinasti Politik Bisa Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Dewi: Ada Sanksi Tegas
Ditulis oleh : hendru pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa membuat penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut menurutnya bisa membuat dampak hukum berupa sanksi tegas dalam Pilkada 2020 dari ketentuan yang melanggar seperti politik uang atau pengerahan birokrasi yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tak netral.

Jelang Penetapan Calon, Bawaslu Koordinasi dengan Polri Antisipasi Kerumunan Massa
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :
Jakarta, Badan pengawas Pemilihan Umum – Jelang penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada 2020 pada 23 September, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Koordinasi terkait langkah-langkah antisipasi, mencegah kerumunan massa, serta menghalau pergerakan massa agar insiden pelanggaran protokol kesehatan pada 4-6 September tidak terulang lagi.
 
Dewi Ajak Polri Sinergi Bersama Antisipasi Kerawanan Pilkada 2020
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak Polri untuk bersinergi dan menyolidkan barisan dalam mengantisipasi kerawanan Pilkada 2020. Bawaslu dan Kepolisian harus rutin melaksanakan koordinasi, menyamakan tujuan dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas.
 
Disiplin dan Sanksi Tegas, Syarat Utama Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas menjadi syarat utama dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan selama masa tahapan Pilkada Serentak 2020.
 
IKP Pilkada 2020, Afif Jabarkan Potensi Kerawanan Daerah dari Berbagai Aspek
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye terutama saat pandemik covid-19 masih berlangsung.

The Latest IKP, the Covid-19 Pandemic Has the Potential to Disrupt the 2020 Pilkada
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu again updated the 2020 Local Election Vulnerability Index (IKP Pilkada) by highlighting the campaign stages during the Covid-19 pandemic. The results of Bawaslu's research stated that the Covid-19 pandemic has the potential to disrupt the implementation of the 2020 Pilkada stages.

IKP Termutakhir, Pandemik Covid-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan kampanye di masa pandemik covid-19. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, pandemik covid-19 berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada, Bawaslu Bisa Gunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2018
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan Bawaslu bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya menegakkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020. Dalam UU tersebut terdapat jenis sanksi administrasi yaitu peringatan dan denda administratif.
 
Hadiri Rakor Dengan Polri, Abhan Minta Pokja Serius Kawal Pilkada 2020
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh pihak yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19  mengawal dengan serius kepatuhan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.
Raih WTP Lima Kali Beruntun, Pemerintah Apresiasi Pengelolaan Keuangan Bawaslu
Ditulis oleh : irwan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah berhasil meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019, termasuk Bawaslu yang telah meraih WTP lima kali berturut-turut.
 
RDP di DPR Simpulkan Pilkada 2020 Sesuai Jadwal dengan Pembaruan Tata Cara
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan beberapa pembaruan tata cara penyesuaian protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Cegah Covid-19, Bawaslu Minta KPU Ubah Metode Kampanye Tatap Muka Jadi Virtual
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU mengubah metode dalam tahapan kampanye dari tatap muka menjadi kegiatan virtual. Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP.

Tingkatkan Kapasitas Buat Risalah Sidang, Bagja Minta Staf Daerah Rajin Baca dan Tulis
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kapasitas dalam membuat risalah persidangan. Menurutnya fungsi risalah sidang sangat penting karena merangkum perjalanan kasus dari awal hingga selesai pada putusan.

Tekan Penyebaran Covid-19, Abhan Harap Permohonan Sengketa Ajukan melalui SIPS
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap kepada peserta Pilkada Serentak 2020 untuk mendaftar sengketa melalui Sistem Informasi Permohonan Sengketa (SIPS) yang telah disediakan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu. Tujuannya untuk menghindari kerumunan massa dan memutus penyebaran covid-19.