Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memperbolehkan partai politik (parpol) melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang Pemilu Serentak 2024. Namun dia menegaskan parpol dilarang mengajak masyarakat untuk memilih karena belum masuk dalam masa kampanye.

"Silakan parpol kenalkan program kerja dan visi misi yang diusung oleh partai. Bisa dengan cara door to door ke rumah warga. Tetapi jangan ajak warga untuk memilih," katanya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Jakarta, Kamis malam (21/7/2022).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong untuk mempercepat penyusunan revisi Perbawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan. Sebab, dia menyatakan Perbawaslu ini akan berpengaruh dengan Perbawaslu lainnya.

Herwyn melihat jika Perbawaslu tersebut selesai, maka akan membuat kerja-kerja pengawasan antar divisi saat Pemilu 2024 semakin jelas .

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Jajaran Bawaslu harus siap menerima kritik dan saran agar pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 lebih baik lagi. Hal tersebut dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat Pengawasan Partisipatif di Karawang, Kamis (21/7/2022) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengingatkan setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk menahan diri dengan tidak meminta masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dengan dibantu supervisi Bawaslu Provinsi diharapkan sigap mengantikan tugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang masih belum terbentuk untuk sementara waktu. Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Rabu (19/7/2022).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengatakan saat ini ada empat rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikonstruksi ulang penormaannya, serta satu rancangan Perbawaslu baru terkait penanganan pelanggaran. Salah satu rancangan Perbawaslu baru itu, ujar dia terkait investigasi.

"Urgensinya untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu dan menguatkan proses penanganan pelanggaran," ungkap Puadi saat Rakernis Persiapan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Gelombang II, Rabu (20/7/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Empat pimpinan Bawaslu menghadiri kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan yang juga dihadiri para pimpinan KPU dan DKPP ini dilaksanakan untuk meningkatkan integritas para penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan lembaga pengawas pemilu terus berupaya menciptakan zona integritas, meskipun Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota belum terlalu lama terbentuk secara permanen.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menjalin kerjasama dengan Universitas Brawijaya (Unbraw) dalam pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja dengan Rektor Brawijaya, Prof Widodo, di auditorium Unibraw, Malang, Jawa Timur, Selasa (19/07/2022).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap kerjasama tersebut bisa mencegah politisasi suku, agama, ras, antar golongan dan juga politik uang. Sebab itu tersebut sangat marak terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty tidak ingin persoalan Sistem Informasi Politik (Sipol) pada Pemilu 2019 kembali terulang dalam tahapan Pemilu Serentak 2024. Saat itu, menurutnya Sipol tidak bisa membaca adanya kegandaan data yang menyebabkan masalah pada data yang sudah dimasukkan peserta pemilu, bahkan server Sipol sempat 'down' sehingga tidak bisa diakses.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyambut baik rekomendasi dari tim Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan (DPIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) terkait Case Management Information System (CIMS) sebagai pangkalan data dan informasi menyeluruh.

“Sistem tersebut sangat baik bagi penyelenggara dan menjadi pedoman yang lebih terarah,” nilai Anggota Bawaslu Puadi saat audiensi dengan perwakilan Undip di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (18/7/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada tiga hal yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2022 Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Senin (18/7/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyelenggarakan uji kompetensi seleksi calon anggota Bawaslu provinsi dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).  Sebanyak 2.375 peserta secara serentak melakukan tes ini di 25 provinsi.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan, agar seluruh peserta dapat menjawab setiap soal dengan teliti dan benar. Sebab, kata dia, tes tersebut menggunakan komputer yang terdiri dari pilihan ganda dan essay.

Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, dia memandang perlunya penambahan pegawai, terutama yang bertugas di bidang penanganan pelanggaran.

"Ini harus menjadi prioritas kedepan," kata dia, Sabtu (16/7/2022).

Puadi menuturkan penambahan sumber daya manusia (sdm) ini penting untuk memaksimalkan fungsi sekretariat dalam membantu tugas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan beberapa langkah Bawaslu dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Dirinya pun menegaskan maraknya politik identitas dengan isu SARA tersebut muncul akibat beberapa factor yang beberapa di antaranya akibat belum tuntasnya toleransi, adanya ketimpangan sosial ekonomi,  dan adanya rekayasa elite politik.