Berita

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Dia menegaskan, antisipasi berbagai persoalan dimulai dengan menyamakan persepsi penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP). "Jangan ada lagi perbedaan persepsi. Penyelenggara pemilu harus melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya," ungkapnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu menurutnya menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam bekerja.

"Bagi penyelenggara panduannya adalah kode etik dan lembaga penegak kode etik pemilu adalah DKPP," katanya dalam webinar berjudul Upaya Mewujudkan Integritas Penyelenggara Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Selasa (7/9/2021).

Sintang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rangkaian Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah resmi berakhir. SKPP yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang menjadi akhir dari program pendidikan pengawasan partisipatif zona tiga Kalbar.

Pelaksanaan SKPP dasar kali ini diikuti oleh enam kabupaten yang ada diwilayah timur Kalbar, masing-masing diantaranya sebagai pengutus peserta SKPP Bawaslu Kabupaten Landak, Bawaslu Kabupaten Sanggau, Bawaslu Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sintang, Bawaslu Kabupaten melawi, dan Bawaslu Kapuas Hulu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP dengan agenda mendengarkan penyampaian kesiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Bawaslu menyampaikan empat rekomendasi penataan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Jombang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Jombang, Minggu, (5/9/2021). Dalam kesempatan itu, Abhan menyampaikan bahwa kader SKPP diharapkan menjadi simpul penggerak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pemilu.

“Ada yang selalu bertanya, alumni SKPP jadi apa? Kalau sudah jadi alumni nantu harapan kami jadi simpul penggerak partisipasi masyarakat. Mau jadi penyelenggara pemilu, ya silakan. Jadi pemantau juga tidak kalah terhormat. Yang penting bersama mewujudkan pemilu berkualitas,” ungkapnya.

Garut, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di wilayah Garut, Jawa Barat. Kepada para peserta SKPP, dia menegaskan menjaga pemilu yang baik bukan hanya sekedar aturan, melainkan tradisi para leluhur yang jauh lebih awal teramaktub dalam agama dan undang-undang. 

Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, menjalin kerja sama dengan stake holder setempat, guna memastikan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020 jilid dua berjalan kondusif.

Pamekasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum  - Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengajak pelajar di Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur melawan hoaks dan lebih peduli terhadap dunia digital. Hal ini ia sampaikan saat membuka Talk Show Literasi Digital Kepemiluan, di Pamekasan, Selasa (31/08)

“Tantangan pemilu 2024 nanti hoaks akan semakin banyak. Kita akan hadapi ini. Melalui program yang diselenggarakan Bawaslu Jatim ini mari kita lebih peduli terhadap media sosial kita. Karena apa yang kita upload dan share berdampak pada kehidupan sosial,” ungkapnya.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ingin pengawas pemilu di Jawa Timur (Jatim) bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah (pemda).

“Komunikasi dengan pemerintah daerah itu penting dilakukan oleh teman-teman di Jatim saat SKPP dilaksanakan. Ini agar kegiatan kita juga bisa berjalan dengan baik," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Jatim, Senin (30/08/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap jumlah keterwakilan perempuan untuk pengawas pemilu semakin besar dalam perekrutan periode mendatang. Meski belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%, menurutnya Bawaslu bakal melakukan perbaikan, baik secara kualitas dan kuantitas pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri secara virtual sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021 pascapemungutan suara ulang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (30/8/2021).

MK menyidangkan dua perkara sengketa hasil Pilbup Nabire yakni perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang yang dilakukan kedua kalinya ini beragendakan mendengarkan jawaban termohon (KPU Kabupaten Nabire), keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak.

Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan dalam pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) peserta dilatih menggunakan perspektif kritis untuk memahami proses demokrasi dan kepemiluan. Hal ini menurutnya dapat membuat SKPP menjadi ruang pembagunan literasi demokrasi di Indonesia saat ini.