Berita

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu selaku Presiden Global  Global Network On Electoral Justice (GNEJ) 2022-2023 mengajak seluruh anggota GNEJ berjuang bersama menegakkan keadilan pemilu. Hal tersebut dikatakan ketua Bawaslu Abhan saat membuka Program Of The Asia Regional Event di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/3/2022) yang dilaksankan secara hybrid.

"Bawaslu mengajak seluruh anggota GNEJ untuk bersama-sama terus berjuang menegakkan keadilan pemilu sebagai perwujudan demokrasi yang ideal," tuturnya.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta pimpinan Bawaslu periode mendatang (2022-2027) terus menjaga eksistensi Bawaslu di dunia internasional. Dia beralasan, keberadaan Bawaslu semakin diperhitungkan forum dunia internasional kepemiluan seperti dalam
Global Network on Electoral Justice (GNEJ).

Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang telah memberikan hibah tanah dan bangunan bagi kantor Bawaslu Kota Bima. Hal ini menurutnya sebagai upaya dukungan positif dari Pemkot Bima untuk menunjang kerja-kerja pengawasan Bawaslu menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) terus diperbaharui. Dengan begitu, dia berharap dapat memenuhi kebutuhan akses masyarakat secara luas.

“Dengan aplikasi SIPS (pembaharuan) semua data dapat diakses, dilihat secara lebih lengkap di seluruh Indonesia," katanya dalam webinar bertema Pendidikan Hukum Pemilu dan Implementasi Layanan SIPS Versi 3.0 di Tengah Persiapan dan Wacana Penundaan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jambi, Kamis (24/3/2022).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan harapan dapat mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di setiap daerah. Hal itu dikatakannya dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor, Kamis (24/3/2022).

“Bawaslu berharap dengan adanya IKP dapat menjadi panduan untuk pencegahan, sebab dengan IKP dapat terlihat daerah mana yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan,” jelasnya.

Pasaman Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyerahkan bantuan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Bawaslu Kabupaten Pasaman, yang terdampak gempa bumi pada 25 Februari lalu.

“Bawaslu RI terus mendorong jajaran Bawaslu untuk menjaga solidaritas. Dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan dapat meringankan saudara kita yang tertimpa musibah,” kata Abhan saat penyerahan bantuan di Kantor Bawaslu Pasaman Barat, Rabu (23/3/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan melakukan pengambilan sumpah pergantian antarwaktu (PAW) tiga anggota Bawaslu kabupaten/kota sisa masa jabatan 2018-2023 secara daring, Rabu (23/3/2022). Abhan berharap ketiga anggota Bawaslu terlantik dapat menjadi amunisi baru menjelang tahapan Pemilu 2024.

"Selamat kepada saudara-saudara yang terlantik. Sebentar lagi tahapan pemilu pemilihan serentak 2024 akan dimulai, saya berharap, yang saya lantik ini bisa menjadi sebuah amunisi baru dalam melengkapi anggota Bawaslu kabupaten/kota yang kemarin kurang," harapnya.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu mempersiapkan dengan baik terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 yang diperkirakan akan berlangsung pada November-Desember 2022. Dia menegaskan setiap tahapan dalam pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2024 harus diawasi secara ketat.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim mengusulkan agar KPU dan Bawaslu melakukan komunikasi sejak dini dengan Komisi II DPR, untuk menyelaraskan perencanaan daftar otonomi baru (DOB) agar sesuai dengan desain daftar pemilih sesuai ketentuan undang-undang pemilu.

Hal itu ia utarakan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Identifikasi Isu-Isu Krusial Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu dalam Rangka Pemetaan Kebijakan Strategis Pemilu Serentak Tahun 2024, Senin (21/3/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor) merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu di seluruh Indonesia agar terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.

Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam Focus Group Discusion Rapat Peningkatan Kualitas Penanganan Pelanggaran Berbasis Teknologi Informatika di Kepulauan Seribu, Selasa malam, (22/3/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus bisa menerjemahkan empat tugas fungsi (tusi) Bawaslu yakni pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses ke dalam model kompetensi pengawas pemilu. Pasalnya, kata dia Puslitbangdiklat merupakan bagian 'think thank' Bawaslu dalam melahirkan program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan kajian mengenai model kompetensi dan skema pelatihan pengawas pemilu dalam rangka kesiapan menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Kajian dilakukan dengan melibatkan para penggiat pemilu, akademisi, aktivis serta jajaran Bawaslu daerah.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Mochammad Afifuddin menuturkan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmadja meminta inventarisasi persiapan dalam menyusun aturan teknis menjelang Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, perlu menyesuaikan aturan pengawasan partai politik (parpol) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020.