Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin menekankan pentingnya pembuatan laporan kerja pengawasan. Sebab, nyatanya laporan tersebut juga bisa menjadi data pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK)
Hal tersebut dia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Gelombang ke II di provinsi Bangka Belitung.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta maksimalkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Begitu kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu di Banjarmasin, Selasa (25/6/2019) yang dilaksanakan Bawaslu Kalsel.
Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah dalam sambutannya menyebutkan, acara ini sebagai bagian memperbaiki kualitas pemilu dengan mengevaluasi kinerja Gakkumdu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menjamin netralitas Pramuka. Sebagai salah satu pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) periode 2018-2023 dirinya menegaskan, kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka diisi oleh pejabat yang netral.
"Pramuka punya integritas, netral dan pengurus kwarnas sekarang, dari ketua Kwarnas dan sekjen adalah pejabat-pejabat yang netral," katanya saat melakukan audensi dengan jajaran pengurus Kwarnas di lantai 4 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, pramuka adalah kader demokrasi bangsa. Pramuka memiliki peran penting dalam mengawal dan membangun demokrasi. Oleh sebab itu, menurutnya Bawaslu akan menindaklanjuti program kerja sama dengan Dewan Kerja Nasional (DKN) Gerakan Pramuka.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mendorong jajaran Bawaslu di Provinsi Jawa Barat tegas dalam melakukan pengawasan guna meningkatkan kepercayaan publik kepada Bawaslu. Hal ini terlontar saat dirinya memberikan pidato di acara Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam putusan sidang, Bawaslu menyatakan tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) perlu melakukan perbaikan terhadap formulir DAA1 (rekapitulasi tingkat kelurahan/desa) untuk suara DPR.
Bawaslu Putuskan PPK Kecamatan Telutih Melanggar, Formulir DAA1 Diperbaiki
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Telutih melanggar sejumlah prosedur dalam pelaksanaan rekapitulasi suara. Sehingga, Bawaslu memerintahkan PPK Telutih untuk memperbaiki formulir DAA1 (rekapitulasi tingkat kelurahan/desa) untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah di seluruh TPS di Desa Tehua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan terjadi pelanggaran administratif pemilihan legislatif (pileg) di Kampung Mulia Gambut. Dalam hal ini, Majelis Sidang memerintahkan pihak terlapor KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Puncak Jaya agar memperbaiki formulir DAA1 (rekapitulasi tingkat kelurahan/desa).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut memberikan masukan terkait tahapan pilkada dan keberadaan Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang sudah permanen. Sehingga, penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan di daerah.
KPU sendiri menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/6/2019). Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan rancangan jadwal dan tahapan Pilkada 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan terlapor KPU Kota Jayapura dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Utara terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Abhan didampingi Anggota Majelis Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar dan Ratna Dewi Pettalolo di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
"Mengadili, menyatakan KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu," kata Abhan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Batam terbukti sah melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan legislatif (pileg) DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Tiga PPK tersebut di Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Akibat tidak memenuhi syarat meteriil dan melewati batas waktu ketentuan dalam laporan atau disebut daluarsa, Bawaslu memutuskan tak menerima sebanyak empat laporan dugaan administrasi pemilu dalam sidang pendahuluan yang digelar Senin (24/6/19) di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Sidang putusan pendahuluan ini dipimpin Ketua Majelis Abhan didampingi tiga Anggota Majelis, yakni: Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja di Ruang Sidang Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Bawaslu mengingatkan KPU lebih fleksibel dalam mengatur pendaftaran lembaga pemantau pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 23 September tahun depan. Hal ini terkait KPU yang akan melakukan revisi waktu pendaftaran para pemantau pilkada tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo bersama Anggota Majelis Fritz Edward Siregar melanjutkan sidang laporan Nomor 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Agenda kali ini pemeriksaan saksi pelapor serta penambahan alat bukti bagi pelapor Darmayanti Lubis dan terlapor KPU.
Dalam sidang kali ini, Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum pelapor menghadirkan satu saksi atas nama Andi Sefriyanda Lubis. Rio mengatakan, Andi merupakan saksi mandat dalam rekapitulasi nasional (rekapnas) penghitungan suara di KPU.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro merasa belum puas dengan pencapaian empat kali berturut-turut pengelolaan anggaran dengan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih Bawaslu. Dia ingin Bawaslu menjadi langganan dan selalu meraih WTP tahun berikutnya untuk kelima kali di tahun 2020 untuk pengelolaan anggaran tahun 2019.
