Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menghadiri sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/7/2019).
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini didampingi Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi bersama Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dan Azry Yusuf.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dua lembaga pemantau Pemilu 2019 menyerahkan laporan hasil laporan hasil pemantauan dalam dalam Rapat Evaluasi Hasil Kinerja dan Laporan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Nasional Tahun 2019 tahap II yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Dengan begitu, tercatat baru 17 pemantau pemilu dari total 138 yang telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota segera mendorong percepatan pembahasan Naskah Perjanjian HIbah Daerah (NPHD). Hal tersebut menurutnya agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
“Perkembangan terakhir, dari 270 daerah, baru 93 yang sudah dibahas. Selebihnya belum dibahas,” ujar Abhan dalam Rapat Pembahasan Hasil Crosstab Terhadap Evaluasi Panwaslu Ad Hoc Gelombang I, Selasa (9/7/2019) di Palembang, Sumtra Selatan.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pemiihan kepala daerah (pilkada) 2020, Bawaslu tengah mempersiapkan pembentukan jajaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Ad hoc (sementara). Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, Panwaslu Ad-hoc harus lebih dulu ada dibandingkan jajaran KPU Ad hoc.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Maluku Utara (Malut) siap memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, ada sepuluh permohonan yang diajukan partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) DPD.
Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin bercerita, persiapan memberikan keterangan baik secara tertulis atau lisan telah dilakukan jauh-jauh hari. Menurutnya, banyak uraian permohonan yang tidak rinci serta diambil dari data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) wilayah provinsi Papua, salah seorang Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, Bawaslu lebih populer dibandingkan dengan KPU.
Hakim Saldi menyatakan, tugas Bawaslu menjadi lebih berat dalam sidang sengketa pileg 2019 di Papua. Pasalnya, hampir semua pemohon mendalilkan nama Bawaslu dalam sidang sengketa tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, kehadiran Bawaslu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) sebagai pihak pemberi keterangan. Bawaslu memberi keterangan terkait dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.
"Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta hasil pengawasan, tindak lanjut, temuan, dan laporan" kata Abhan saat menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menghadiri sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019 untuk wilayah Jawa Barat (Jabar) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Hari ini merupakan sidang perdana PHPU Pileg 2019 di MK dengan agenda pembacaan pokok perkara pemohon serta pemeriksaan alat bukti. Majelis Hakim MK membagi sidang pendahuluan menjadi tiga panel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019 Provinsi Papua dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya Mochammad Afifuddin, anggota Bawaslu RI didampingi anggota Bawaslu Provinsi Papua," katanya memperkenalkan diri di panel dua, lantai empat, Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, Bawaslu akan menjadi lembaga yang menangani segala macam pelanggaran Pemilu. Menurutnya, hal tersebut ‘berkaca’ dari seringnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mendasarkan putusan Bawaslu. Karena itu, dirinya meminta Bawaslu daerah bisa menyelesaikan sengketa secara cepat, terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan memberikan apresiasi kepada seluruh pemantau pemilu yang terlibat dalam Pemilu 2019. Menurutnya, pemantau tetap melaksanakan tugasnya dengan baik meski tidak diberi fasilitas operasional oleh Bawaslu. Namun, laporan pemantau pemilu masih dinanti guna mengevaluasi pemilu mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Abhan menilai, pengurangan tahapan kampanye Pilkada 2020 yang diusulkan tidak serta merta bisa dilakukan. Pasalnya, ada penyelesaian sengketa penetapan calon (paslon) berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang juga memerlukan butuh waktu dalam penyelesaian sengekta secara berjenjang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro memerintahkan seluruh jajaran Bawaslu untuk membantu Tim Pemeriksa Tematik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian arahan saat pertemuan Entry Meeting Pelaksaan Pemeriksaan Pendahuluan BPK atas Anggaran Kegiatan Pemilu 2019.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengungkapkan, Bawaslu harus siap diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga bisa meraih hasil memuaskan. Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi ujian bagi keberhasilan Bawaslu.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, Bawaslu membutuhkan analis penataan dan kodefikasi barang milik negara (BMN). Tujuannya, memperkuat tata kelola dan penguatan organisasi juga mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bawaslu provinsi harus memiliki analis BMN," katanya di Depok, Jawa Barat, Minggu (7/72019) malam.
