Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengintegrasikan dan menyempurnakan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan keuangan, Bawaslu menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat Unaudited Tahun 2017 di Bekasi sejak Selasa (16/1/2018) hingga Kamis (18/1/2018).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Serentak 2018, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/1/2018). Sosialisasi ini dilakukan kepada tim kuasa hukum masing-masing calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga bagi tim partai politik serta media massa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan agenda tunggal menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyangkut hasil uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Verifikasi Partai Politik. Putusan MK tersebut memerintahkan agar seluruh partai politik calon peserta pemilu harus dilakukan verifikasi faktual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menganalisis daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) KPU dalam Pilkada 2018. Data tersebut disediakan oleh pemerintah yang berisikan data penduduk yang memenenuhi persyaratan sebagai pemilihpada saat pemilihan yang diselenggarakan secara serentak.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin pada kesempatan ini mengatakan, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mempertimbangkan waktu yang tepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI meluncurkan Gerakan Awasi Coklit sebagai bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih tetap oleh petugas PPDP dari KPU, di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asian Network For Free Eelections (ANFREL) tentang kerja sama dalam rangka pengembangan kemampuan dalam pengawasan Pemilu.
Nota kesepahaman ini ditandatangani Ketua Bawaslu RI Abhan sebagai pihak pertama dan Direktur Executive ANFREL Ichal Supriadi selaku pihak kedua. Penandatanganan ini digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin 14, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh tujuh partai politik (parpol) terkait sengketa pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Putusan Sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut dibacakan Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Mochamad Afifuddin, Rahmad Bagja, dan Fritz Edward Siregar, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tjahjo Kumolo menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, pengelola Barang Milik Negara (BMN) harus cermat dan bertanggung jawab dalam menghadapi audit reguler Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018.
"Jadi bukan sekadar membuat laporan tetapi BMN yang dijaga adalah pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK," terang Abhan dalam Acara Penyusunan Laporan BMN Bawaslu Semester II Tahun Anggaran 2017, Minggu (14/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar FGD terkait Pedoman dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Putusan Penyelesaian Sengketa di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menyusun SOP dalam administrasi penyelesaian sengketa.
"Melalui masukan-masukan yang ada, diharapkan SOP ini dapat mengakomodir semua proses administrasi penyelesaian sengketa," ujar Abhan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemerintah, serta komisi terkait untuk mempersiapkan pelaksananaan pilkada serentak di 171 wilayah tahun 2018. Rapat yang dihadiri Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, Jampidum Noorachmad, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua KPU RI Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo dipimpin langsung oleh Fadli Zon selaku Plt Ketua DPR RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar diskusi terbuka mengenai Countering Hate Speech In Elections (Melawan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu) di Jakarta, Kamis (11/1/2018). Kegiatan ini menghadirkan International Foundation For Electoral Systems (IFES) Regional Director for Asia Pacific Vasu Mohan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, pegiat pemilu, serta pemantau pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 164 PNS akan mengikuti gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2018. Bawaslu memandang perlu diterbitkan norma dan aturan yang lebih khusus untuk mengantisipasi keterlibatan suami/istri pasangan calon yang berstatus PNS.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri rapat bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, masyarakat memiliki peran dan andil yang sangat besar dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Masyarakat berada paling depan bersama penyelenggara Pemilu dalam mengawal proses pelaksanaan Pilkada dan Pemilu nanti.
Menurut Abhan, peran masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2018 nanti tentunya sangat dinanti. Masyarakat bisa menjadi ujung tombak pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengatur pengawasan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik, Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, kerja sama keempat lembaga ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman dalam hal pengawasan kampanye di media massa.
