close× Call Us
close×

Berita

Jajaran Panwas Siap Awasi Jalannya Pilkada Jawa Tengah 2018
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Magelang,  Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menghadiri Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Taman Lumbini Borobudur, Rabu (14/2/2018).
 
Dalam sambutannya sebagai inspektur apel, Abhan memastikan jajaran pengawas Pemilu di Jawa Tengah siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Abhan mengingatkan kepada para peserta apel untuk selalu melakukan upaya pencegahan sebelum melakukan penindakan. 
 
Ketua Bawaslu Ajak Warga Tolak Money Politic
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Magelang, Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan Menghadiri Deklarasi Kampung Anti Money Politic yang bertempat di Dusun Pandeyan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Rabu (14/2/2018). 
 
Peserta Pilkada Harus Taat Aturan Berkampanye
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Magelang, Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, peserta Pemilu harus taat pada peraturan atau regulasi dalam berkampanye. Salah satunya, peserta Pemilu dilarang melakukan money politic.
 
"Jika ada peserta yang melakukan politik transaksional dan memenuhi unsur terstruktur, sistematif dan masif, peserta akan langsung didiskualifikasi," tegas Abhan dalam kegiatanDeklarasi Tolak Politik Uang dan Lawan Politisasi SARA di Taman Lumbini Borobudur, Rabu (14/2/2018).
 
Politik Uang dan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Kendari, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menilai, politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu merupakan isu Laten yang memiliki daya laten dan daya rusak luar biasa bagi tatanan demokrasi

Afif meminta seluruh masyarakat untuk tidak hanya menolak dua hal tersebut namun juga mampu melawan. "Sebagai masyarakat cerdas, politik uang dan politisasi SARA ini harus kita lawan bersama," ujar Afif saat memberikan sambutan acara  Deklarasi tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di  Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/2/18).

Himbauan Kapolda Lampung Untuk Calon Kepala Daerah
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kapolda provinsi Lampung Irjen Suntana mengimbau kepada seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara Tahun 2018 untuk bertanding secara sehat. Semua pasangan calon kepala daerah Lampung baik Gubernur dan Wakilnya dan Bupati/Wakilnya jangan sampai mengintimidasi masyarakat Lampung.
 
Masyarakat Lampung Deklarasikan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).

Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kapolda Lampung, Irjen Suntana, seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pasangan Calon Bupati Tanggamus dan Lampung Utara, dan stakeholder terkait, serta Masyarakat Lampung.

Masyarakat Lampung Deklarasikan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).

Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kapolda Lampung, Irjen Suntana, seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pasangan Calon Bupati Tanggamus dan Lampung Utara, dan stakeholder terkait, serta Masyarakat Lampung.

Lima Anggota Bawaslu Provinsi Kalbar Resmi Dilantik
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 resmi dilantik oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/2/2018). Pelantikan lima Anggota Bawaslu Provinsi Kalbar ini merupakan yang pertama kalinya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perkuat Pengawasan Dana Kampanye, Bawaslu dan PPATK Tandatangani MoU
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Penandatangan MoU tersebut dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kerjasama dalam rangka penindakan pelanggaran praktik politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum.

Bawaslu Ajak Semua Pihak Ikut Tebar Semangat Cegah Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak semua pihak termasuk tokoh agama untuk ikut serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, tokoh agama menjadi salah satu pihak yang paling penting dalam menyampaikan ujaran-ujaran yang dapat menentramkan pemilih dan menebarkan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu Rawan Terjadi Pada Masa Kampanye
Ditulis oleh : admin pada :

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Potensi pelanggaran pemilu biasanya terjadi pada masa kampanye. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Abhan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Sentra Gakkumdu dan Penandatanganan MoU antara Bawaslu Riau, Polda Riau, dan Kejati Riau di Pekanbaru, Riau (10/02/2018).

Ini Lima Komitmen Parpol Dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Jakarta, Sabtu (10/2/2018). Dalam deklarasi tersebut, seluruh perwakilan partai politik yang hadir membacakan secara bersama-sama komitmennya untuk terkait politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018.

Politik Uang dan Politisasi SARA Racun Demokrasi
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan kualitas pemilu. Menurut Mendagri, politik uang dan politisasi SARA wajib dilawan karena merupakan ‘racun demokrasi’

Parpol Pengusung Kepala Daerah Berkomitmen Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Sabtu (10/2/2-16). Komitmen itu dinyatakan dalam “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” yang digelar Bawaslu.

Samakan Persepsi, Bawaslu Gelar Rakornas Kehumasan
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (9/2/2018). Kegiatan Rakornas ini dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan fungsi kehumasan di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehumasan di lingkungan Bawaslu.