Berita

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menindaklanjuti penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada 21 November silam, Badan Pengawas Pemilu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 atau Rakernis Sentra Gakkumdu di Bogor, Jawa Barat. Rakernis ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman seluruh unsur yang ada di Sentra Gakkumdu, baik Bawaslu, Kepolisian, maupun Kejaksaan tentang teknis pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan pada Pilkada 2017, Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan Penandatanganan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI tentang Sentra Gakkumdu di Ruang Pusdalis Markas Besar Polri di Jakarta, Senin (21/11).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dashboard merupakan bentuk lain dari aplikasi management information system sebagai solusi percepatan pengambilan keputusan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI Adhi Santoso mengatakan, dashboard dipilih sebagai alat bantu penyediaan  dukungan data dan informasi (decision support system- DSS) kepada Pimpinan, karena memilki sifat cepat, realtime, akurat dan mudah dimengerti.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Guna memperkuat lembaga, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Administrasi Bawaslu RI melaksanakan kegiatan Bawaslu Leadership Devolopment di Hotel Padjadjaran Suite Resort Bogor sejak Kamis (17/11) hingga Sabtu (19/11). Kegiatan yang bekerja sama dengan ESQ Leadership Centre ini mengundang seluruh komisioner Bawaslu Provinsi se-Indonesia beserta Panwaslih Aceh.

Bogor,  Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan penambahan anggaran untuk melaksanakan kewenangan Bawaslu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus dikelola secara efektif dan efisien.  Tambahan anggaran untuk mewujudkan amanat Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pilkada itu menurutnya harus mampu meningkatkan fungsi dan kerja pengawasan yang diemban Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengapresiasi langkah Pemerintah dan DPR saat ini yang melibatkan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Tahun 2019.

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyepakati pembentukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan penayangan iklan kampanye Pilkada 2017 di media massa. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh tiga lembaga tersebut di Jakarta, pada Jumat (11/11).

Kampar, Badan Pengawas Pemilu - Siap menang siap kalah dan tolak politik uang, demikian tema utama Sosialisasi Tatap Muka kepada Masyarakat dan Stakegolders Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau dan Panwas Kabupaten Kampar, Kamis, (10/11).  Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy,  pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, dan juga Bupati Kampar Jefry Noer.

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu – Pemerintahan dengan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi,  efektivitas, dan transparansi akutabilitas penyelenggaraan negara. E-Government dinilai dapat menjadi penghubung antar kepentingan dengan menjamin keamanan informasi serta kecepatan transaksi dan kemudahan akses.

Sungailiat Babel, Badan Pengawas Pemilu –Politik uang bukan lagi pelanggaran pemilu tetapi sudah menjadi kejahatan. Pilkada bukan “pasar” dimana ada penjual dan pembeli. “Jangan sampai ada proses jual beli suara rakyat,” demikian kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi kepada Stakeholders Untuk Mencegah Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/10).

Sungailiat, Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan politik uang bukan lagi pelanggaran pemilu tetapi sudah menjadi kejahatan. Ia menegaskan, Pilkada bukan “pasar” yang ada penjual dan pembeli sehingga jangan sampai ada proses jual beli suara rakyat. Telah menjadi tugas bersama untuk mendorong partisipasi pemilih. Bukan hanya dari segi angkanya persentasenya tetapi yang paling penting kuatnya nilai partisipasi itu.

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyampaikan bahwa tugas partai politik adalah memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat tetapi sayangnya partai politik (parpol) kadang-kadang lalai dengan tugasnya. Parpol atau calon legislatif (caleg) rata-rata menjelang Pilkada baru turun ke lapangan.

Kendari,  Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron menegaskan, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dalam tahapan Pilkada akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Bawaslu menurutnya telah merumuskan aturan teknis tentang sanksi bagi pelaku politik uang tersebut dalam Peraturan Bawaslu.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo menggelar Apel Siaga Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, di Alun-Alun Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Kamis (27/10).

Barito Kuala, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (27/10). Nelson berharap, pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017 mendatang hendaknya berlangsung secara demokratis dan memberikan kebahagiaan, bukan rasa pilu pada masyarakat.