Bawaslu: Panwaslu dan KPU Harus Aktif Kroscek ke Instansi
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) aktif mengkroscek ke delapan instansi pemerintahan dimana jajarannya ada yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, namun belum menyerahkan SK dari pimpinan masing-masing. Kedelapan instansi tersebut yakni Kepolisian, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu-Perludem Satukan Sinergi Kawal Pilkada
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

Bawaslu-LSM Satukan Sinergi Kawal Pilkada
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

KPU Diminta Beri Kepastian Hukum Soal Calon Tanpa SK Pemberhentian
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memberikan kepastian hukum lebih kuat terkait calon kepala daerah yang belum memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatannya untuk berkompetisi  dalam pilkada serentak 2015. Kepastian payung hukum itu penting untuk menjamin hak konstitusionalitas calon yang ingin bersaing dalam pesta demokrasi lokal tersebut.

Pilkada Serentak, Polri Perketat Pengamanan
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –  Aparat kepolisian memastikan akan memperketat pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, khususnya daerah-daerah yang masuk zona merah rawan konflik. Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti mengatakan, daerah dengan konflik politik terbesar adalah Papua. Gesekan diperkirakan lebih berpotensi terjadi di bumi Cenderawasih itu.

Birokrat Jangan Mau Diperalat Penguasa Daerah
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Karawang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 bagi PNS dan Pemilih Pemula di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10). Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan camat, kepala desa, pegawai negeri sipil, dan pelajar tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan agar birokrasi tidak dijadikan alat oleh para penguasa daerah untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.

Tiga kesimpulan pertemuan tripartit
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Tiga lembaga negara yang tergabung dalam tripartit, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu sore (7/10).

Rapat Tripartit Penyelenggara Pemilu Bahas Pilkada Calon Tunggal
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Tiga lembaga negara yang tergabung dalam tripartit, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu sore (7/10).

Sentra Gakkumdu Diresmikan, Kapolri Tegaskan Agar Pidana Pilkada Tidak 'Bolak-Balik'
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan kepada Sentra Gakumdu agar dalam menangani tindak pidana dalam pilkada dilakukan secara efektif dan sederhana mengingat limitasi waktu penanganan yang diatur dalam Undang-Undang sangat sedikit.

Demikian disampaikan Badrodin usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Sentra Gakkumdu bersama dengan Ketua Bawaslu Muhammad dan Jaksa Agung yang diwakili oleh Jampidum, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/10).

Upaya Pencegahan Dikedepankan Daripada Penindakan
Ditulis oleh : ali imron pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu lebih mengedepankan upaya pencegahan atau preventif. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, semua tahapan dalam Pilkada serentak 2015 ini berpotensi terjadinya pelanggaran dan sengketa. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pengalaman dalam mengawal pelaksanaan Pemilu sebelumnya, modus tipe pelanggaran hampir serupa. Maka dari itu pencegahan ini yang dikedepankan dibandingkan dengan upaya penindakan.
 
KPI: Lembaga Penyiaran Komunitas Rawan Disalahgunakan dalam Kampanye
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan mengatakan bahwa lembaga penyiaran dan radio komunitas lebih berpotensi menimbulkan pelanggaran dalam Pilkada, dibandingkan pelanggaran kampanye yang terjadi di lembaga penyiaran komersil.

Ketua Bawaslu: Intimidasi pada Panwas Meningkat Jelang Hari H
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas PemiluDi sela-sela sambutannya dalam penandatanganan rapat koordinasi sentra gakkumdu, di Jakarta, Kamis (8/10), Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan bahwa ada beberapa jajarannya yang mendapat intimidasi bahkan kekerasan saat melaksanakan tugasnya.

“Suhu politik pilkada sudah mulai memanas, tak jarang jajaran kami mendapat intimidasi dan kekerasan. Seperti yang terjadi di Pangkep, ada anggota kami yang dipukuli,” ujar Muhammad.

DPRD Tasikmalaya Konsultasi Pilkada Calon Tunggal
Ditulis oleh : ali imron pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai salah satu daerah yang memiliki satu pasangan calon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengadakan konsultasi ke Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di daerahnya. Rombongan wakil rakyat ini disambut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawas Internal Ferdinand ET Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, dan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Hengky Pramono, Jumat (9/10).

Pendukung Bakal Paslon Pilkada yang ‘Tidak Lolos’ Sambangi Bawaslu
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Beberapa puluh orang yang tergabung dalam pendukung bakal pasangan calon Pilkada Kabupaten Manggarai Barat yang tidak diloloskan oleh KPU setempat, Wilfridus Fidelis Pranda-Haji Benyamin Paju mendatangi gedung Bawaslu, di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Senin (12/10) siang. Mereka berunjuk rasa menuntut Bawaslu segera menindak Panwaslih Kabupaten Manggarai Barat yang dianggap tidak konsisten dalam keputusan sengketa pilkada.

Rancangan PKPU Dibahas Komisi II DPR RI, Bawaslu Segera Siapkan Perbawaslu
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) Tahun 2015 di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau yang lebih dikenal dengan istilah calon tunggal, penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mempersiapkan aturan teknis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan di lapangan.