Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pilkada serentak 2015 yang tinggal 39 hari lagi, Mahkamah Konstitusi (MK RI) menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) di Ruang rapat MK lantai 11 Jakarta, Kamis (5/11) siang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 masih diwarnai masalah soal penetapan calon Yusak Yaluwo sebagai calon. Ia dianggap masih berstatus sebagai narapidana, berdasarkan putusan pengadilan tetap, akibat kasus korupsi yang menerpanya ketika menjadi bupati di Kabupaten yang sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan kesiapan mengatasi kemungkinan membeludaknya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan ke MK terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2015. MK telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung berupa peraturan MK (PMK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jajaran pengawas pemilihan, dalam memberikan keterangan pada persidangan perselisihan hasil pemilihan tidak disumpah seperti saksi pada umumnya. Hal iru karena, jajaran pengawas adalah pihak terkait yang memberi keterangan dan bukan sebagai saksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, selain tugas utama dalam pengawasan, jajaran pengawas juga perlu memerhatikan hal yang berkaitan dengan anggaran pengawas. "Penggunaan anggaran hibah dimohon untuk diperhatikan karena memang penggunaannya tidak semudah yang dibayangkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada Serentak 2015 sebentar lagi akan digelar. Selaku penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP terus menyempurnakan segala persiapan untuk menyukseskan pesta demokrasi lokal itu. Termasuk pemerintah juga memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara bahwa proses eleksi ini akan bejalan lancar dan aman.
Pekalongan, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Rakor tersebut digelar dengan tujuan menyamakan persepsi antar Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan menjelang tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.
Pekalongan, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan bahwa petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menandatangani surat perjanjian tidak memberi keterangan atau saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pilkada serentak tahun 2015. Muhammad mengingatkan petugas TPS mematuhi imbauan tersebut, lantaran selama ini petugas TPS kerap digunakan untuk mengugat balik penyelenggara oleh para pasangan calon yang kalah dalam kontestasi pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kehadiran rombongan Bawaslu RI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro ke Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Polandia di Indonesia disambut baik oleh Duta Besar Polandia Tadeusz Szumowski, Senin (9/11). Dalam penyampainnya, Gunawan menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertukar informasi terkait Pemilu, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di Polandia.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengadakan Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara bagi Pengelola Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tanah minang itu bersikap netral serta tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Muhammad tidak merekomendasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi (MK) alias lewat sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Hari H Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 9 Desember 2015 yang dilakukan serentak di 269 daerah otonom yaitu di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota, tinggal 31 hari lagi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sekretariat harus mendukung suksesnya pilkada serentak 2015.
