Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8), Bawaslu, DPR, KPU, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat batas akhir NPHD pada 15 September 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan rapat Pembahasan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu- Pengawasan berbasis information technology (IT) yang dicanangkan oleh Bawaslu guna mewujudkan Pemilu yang transparan dan berintegritas diperkenalkan di hadapan seratusan peserta Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang sukses melaksanakan Pemilu di Asia bahkan di dunia. Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Ketua Asian Network For Free Elections (ANFREL) Damoso Magbual dalam Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Muhammad menghadiri langsung Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III "Transparency & Integrity for Quality Elections" di Denpasar Bali, Selasa (23/8). Forum yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Asian Network For Free Election (ANFREL) ini melibatkan lembaga penyelenggara Pemilu se-Asia, lembaga penggiat Pemilu se-Asia, dan lembaga pemerintah Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Bawaslu RI melakukan pemetaan berupa riset dan kajian potensi rawan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017. Hasil riset dengan nama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Tahun 2017 tersebut menurutnya merupakan acuan dan referensi bagi semua pihak untuk menciptakan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang lebih demokratis dan berkualitas.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR sejatinya mesti dijadikan acuan dan pedoman untuk menjadikan Pilkada 2017 berjalan secara demokratis. Undang-Undang 10 Tahun 2016 ini dibentuk dan disahkan guna mendorong para pihak khususnya penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) untuk mengelola Pilkada dengan cara yang cerdas.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota Tahun 2017 yang sudah semakin dekat, Badan Pengawas Pemilu terus memantapkan upaya pengawasan dengan mengedepankan pencegahan. Bawaslu mempererat koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, salah satunya mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Jumat (19/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie memimpin upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di halaman parkir Gedung Bawaslu, Rabu (17/8). Dalam pidatonya, ia mengingatkan kepada jajaran pengawas pemilu untuk memaknai kemerdekaan dengan memastikan hukum dan etika pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya.
Suasana berbeda tampak rangkaian peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia bagi jajaran pengawas pemilu se Indonesia. Untuk pertama kalinya, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumpulkan seluruh anggota Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu provinsi se Indonesia untuk acara keakraban dalam kegiatan family gathering di Lembang, Jawa Barat.
Lembang, Badan Pengawas Pemilu - Semangat kekeluargaan, kebersamaan dan soliditas sangat penting dalam suatu organisasi. Pun demikian dengan Bawaslu RI yang mempunyai tugas berat dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, dibutuhkan semangat tersebut oleh tim/organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia sukses menggelar Gebyar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Minggu, 14 Agustus 2016. Acara yang dihelat di depan Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin 14 Jakarta Pusat hingga Bundaran Hotel Indonesia itu dimeriahkan oleh perwakilan dari Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan dihadiri oleh puluhan ribu pengunjung yang bersama-sama menandatangani spanduk Tolak Politik Uang.
Mamuju, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga batas terakhir penyerahan syarat dukungan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 lewat jalur independen, tidak ada satupun paslon yang datang menyerahkan syarat dukungan ke kantor KPU Sulbar. Pimpinan Bawaslu Sulbar, Muhammad Yunus yang melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Sulbar memastikan hingga pukul 16.00 WITA, Minggu (7/8) tidak ada satupun paslon maupun pihak penghubung yang muncul di KPU.
