Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah penambahan kewenangan terhadap Bawaslu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu melakukan serangkaian kegiatan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam UU tersebut dengan tepat. Bawaslu berdiskusi dengan Redaksi Harian Kompas, Selasa (19/7), untuk berbagi informasi sekaligus meminta masukan terkait tambahan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.