Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyatakan siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Pernyataan tersebut disampaikan saat Komisi A melakukan audiensi sekaligus kunjungan kerja ke Bawaslu RI, Senin (2/11).
JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat seleksi lembaga pemantau di daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal. Bawaslu mengkhawatirkan lembaga pemantau bakal menjamur setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan peraturan memberikan hak kepada lembaga pemantau mengajukan gugatan pilkada di daerah calon tunggal.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari puncak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berkaitan dengan itu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan rapat pembekalan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) Gelombang I di Hotel Novotel Batam, Senin 2 hingga 4 November 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Satu bulan enam hari jelang pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Walikota (Pilkada) serentak 2015, Bawaslu, KPU, dan DKPP melakukan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11). Audiensi tersebut dalam rangka membahas sejauh mana persiapan Pilkada serentak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang akan menggelar Pilkada Serentak 2015 harus disoroti lebih mendalam. Hal itu terkait adanya kenaikan cukup signifikan jumlah pemilih tetap di sejumlah daerah yang berpotensi dimanipulasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sejumlah pegiat pemerhati pemilu mulai mendengungkan agar anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibiayai oleh Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) bisa berpotensi melahirkan konflik kepentingan terhadap Penyelenggara Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di setiap daerah supaya diperkuat menjelang perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. "Sumber-sumber konflik harus dicermati oleh intelijen, kepolisian, panitia pengawas, dan masyarakat," ujarnya baru-baru ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI kembali melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) di Ruang sidang Komisi II DPR Senayan Jakarta, Jum’at (23/10).
RDP yang dihadiri Ketua dan Sekjen Bawaslu ini membahas tentang rincian alokasi anggaran tahun 2015 berdasarkan program kegiatan dan jenis belanja beserta tingkat penyerapan anggaran serta pagu anggaran tahun 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan terhadap Netralitas dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara. Pembentukan Satgas tersebut bertujuan memberi sanksi tegas bagi ASN nakal yang terbukti melakukan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bertindak netral dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. ASN yang terbukti tidak netral dan melanggar aturan, menurutnya harus diberikan sanksi tegas.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah meminta KPU Kota Balikpapan segera memberikan kepastian hukum terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015. Kepolisian diminta membantu KPU menyelidiki kasus tersebut
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015 mulai marak terjadi. Melalui nota kesepahaman pengawasan netralitas ASN yang sudah ditandatangani beberapa waktu lalu, Bawaslu terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk mencegah keterlibatan ASN yang lebih masif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan forum atas unsur Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI yang bertugas menangani tindak pidana pemilu, pelanggaran pidana pemilu presiden dan wakil presiden, dan tindak pidana pemilihan, terus diaktifkan pasca penandatangan Keputusan Bersama di awal Oktober silam. Tim Sentra Gakkumdu yang ada di daerah terus dibekali dengan hal-hal yang berkaitan upaya penanganan pelanggaran Pemilu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan mahasiswa sebagai kaum intelektual sekaligus sebagai pemilih pemula memiliki peran yang srategis dalam menentukan calon pemimpin kedepan terutama pada pilkada serentak tahun 2015. Tak hanya itu, mahasiswa menjadi barometer dan tolak ukur dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Kohati PB HMI) Jawa Barat mendorong agar pemilih perempuan dapat terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Kohati PB HMI berharap pemilih perempuan memiliki peran strategis dalam proses demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia.
