Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu -- Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengatakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah harusnya diselenggarakan sesuai apa yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Pemilu dan Pilkada menurutnya seharusnya bisa membuat semua masyarakat senang, bukan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Rektor Intsitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melancarkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2015, termasuk dukungan dalam hal mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, dia menegaskan bahwa mengawal kamtibmas dan pencegahan konflik di pilkada bukan hanya urusan aparat penegak hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga tanggal 8 Juni 2015, lebih separuh dari 269 provinsi, kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Data yang diterima Bawaslu RI mencatat, sebanyak 121 provinsi, kabupaten/kota yang sudah menandatangani NPHD, sisanya masih dalam proses.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Hingga kini masih ada lebih dari separuh daerah yang akan menggelar pilkada di 2015 yang belum memberikan anggaran memadai untuk pengawas pemilu. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mensinyalir, cara-cara kepala daerah mempersulit anggaran pengawasan merupakan modus untuk melemahkan pengawasan di pilkada mendatang.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Gerakan pengawasan partisipatif oleh masyarakat yang dinilai berhasil pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu, perlu makin diperkuat. Sebab dengan makin luasnya skala gerakan pengawasan partisipatif, akan memunculkan efek pencegahan terjadinya pelanggaran di pilkada.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Persoalan terkait anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pilkada 2015 yang masih terjadi di sejumlah daerah, bisa berujung pada keluarnya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pilkada di daerah tersebut. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan apabila pilkada harus ditunda akibat pemerintahan daerah setempat tidak mau mengalokasikan anggaran pengawasan yang cukup, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Setelah mendapatkan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait penyelenggaraan Pemilu, para peserta Rapat Koordinasi Stakeholders Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 merumuskan rekomendasi sebagai upaya menanggulangi permasalahan yang kerap terjadi ketika Pemilu ataupun Pilkada yang digelar di Kalimantan Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk mengkonsultasikan enam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan digelar Desember 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kabupaten Pekalongan telah siap melaksanakan sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Pekalongan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu RI Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta, Jum’at (12/6). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, dan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, serta didampingi Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merayakan hari lahirnya yang ke - 3 di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Jakarta Pusat, Jum'at (12/6).
Ternate, Badan Pengawas Pemilu – Masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, disinyalir karena miskinnya pemahaman pemda tentang penerima manfaat hasil pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) seluruh provinsi di Indonesia. Hasil pemetaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kesiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, tetapi juga menyongsong Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015.
