Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bawaslu dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) terkait hak akses data kependudukan. Menurutnya, kerja sama ini dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan akurasi data Bawaslu menjelang Pemilu 2029.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) . Kerja sama ini dalam rangka pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Deputi Bidang Administrasi Bawaslu La Bayoni mengatakan Manajemen Talenta merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan organisasi mampu memperoleh, mengembangkan, mempertahankan, dan menempatkan pegawai terbaik sesuai kompetensi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta ASN Bawaslu membangun budaya kerja kolaboratif sebagai fondasi dalam memperkuat kinerja lembaga. Menurutnya, pelaksanaan tugas pengawasan pemilu membutuhkan sinergi antarpersonel dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Herwyn J. H. Malonda, menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang selaras dan saling mendukung antara jajaran Sekretariat (Aparatur Sipil Negara/ASN) dan pimpinan atau Anggota Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Auditorium BPK, Selasa (28/7/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait mengatakan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola dan kinerja lembaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 diperbarui secara berkala. Tujuannya, kata Rifqi, agar para stakeholder dan masyarakat bisa memprediksi yang akan terjadi pada saat hari pemungutan suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 penting untuk meningkatkan akurasi pemetaan kerawanan sekaligus memperkuat kebijakan kepemiluan nasional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 berkembang dari alat pemetaan kerawanan menjadi sistem peringatan dini yang cepat, akurat, dan prediktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, data IKP harus akurat, lengkap, dan konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saling berbagi data dan pandangan terkait peta keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang erat antar instansi bisa menekan gangguan keamanan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyebut tingginya animo perguruan tinggi mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI menjadi bukti meningkatnya kepercayaan kalangan akademis terhadap Bawaslu. Hingga penutupan pendaftaran, tercatat 409 tim mendaftar, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan kompetisi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Jakarta, Bada
