Ditulis oleh : ali imron pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang 9 Desember 2015, Bawaslu terus mematangkan persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan yang mengamanatkan masing-masing kepala daerah agar membentuk tim yang menangani konflik dan kekerasan yang terjadi akibat dari ekses Pilkada.
Ditulis oleh : falcao pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Daniel Zucron mengimbau agar setiap elemen stakeholders di Kalimantan Selatan tidak lengah dan tetap waspada terhadap berbagai macam pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Hal itu disampaikan Daniel saat menjadi narasumber dalam Rapat Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pilkada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (5/10).
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali mengingatkan agar PNS tidak memihak dan tidak membantu pasangan calon kepala daerah yang maju untuk menjadi kepala daerah.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memihak dan tidak membantu kepada pasangan calon kepala daerah yang maju untuk menjadi kepala daerah. Namun yang terjadi adalah banyak ditengarai dimana ada laporan-laporan, walaupun sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tetap saja PNS ini tidak netral dalam beberapa hal dan beberapa lokasi.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Pertarungan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah selalu memuat deklarasi siap menang dan siap kalah. Namun, pada faktanya mereka hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Makassar, Badan Pengawas Pemilu- Tiga pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menghasilkan partisipasi pemilih yang terus menurun, 93,3 % pada Pemilu 1999, 84,9 % pada Pemilu 2004, 70,9 % pada Pemilu 2009 dan pada Pemilu 2014 hanya 75,11 % .
Ditulis oleh : ali imron pada :
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan hasilnya dapat diterima masyarakat salah satunya terpulang pada profesionalisme penyelenggara. Namun di satu sisi keprofesionalan penyelenggara yang berintegritas adalah salah satu poin kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015 yang telah dirilis Bawaslu RI.
Ditulis oleh : irwan pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan.
Ditulis oleh : falcao pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan.
Ditulis oleh : falcao pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka memperkuat tugas-tugas pengawasan pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menandatangani nota kesepakatan dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Gedung Bawaslu, Jakarta, besok, Kamis (8/10).
Ditulis oleh : ali imron pada :
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Meskipun ikhtiar membuat undang-undang itu dibuat tegas dan jelas, namun kenyataannya ada saja pasal yang dibuat abu abu. Contoh munculnya cost politic dan money politic, dua makna yang berbeda. Semua ini adalah bagian dari regulasi yang tidak jelas dan tidak tegas. Antara cost politics dan money politics perbedaannya tipis sekali sehingga potensi politik uang sangat tinggi.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Jakarta, Badan Penagwas Pemilu - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sukri Aruman dan Arwan Syahroni melakukan kunjungan dan konsultasi ke kantor Bawaslu RI, Rabu, (7/10). Mereka ditemui langsung pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dan tenaga ahli Bawaslu, Saparuddin di ruang rapat lantai II.
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia ingin memastikan agar program-program pemerintah seperti penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan saat pemilihan kepala daerah 2015 memasuki tahapan kampanye, tidak disalahgunakan oleh pejabat atau petahana untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai Dana Desa yang didesain untuk kepentingan masyarakat desa, dijadikan klaim keberhasilan ataupun sandera oleh petahana.
Ditulis oleh : ali imron pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 H, Bawaslu RI menggelar pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran dan manifestasi teladan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Sebanyak dua ekor sapi dan satu ekor kambing dipotong di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jumat (25/9) siang.