Berita

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketidakseriusan pemerintahan daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2015 di sejumlah daerah khususnya menyangkut anggaran pengawasan, tidak dapat ditolelir lagi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam waktu dekat ini berencana mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang anggaran pengawasannya masih bermasalah.

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menekankan bahwa keberhasilan proses pengawasan pemilu tidak diukur pada berapa banyak jumlah pelanggaran yang bisa ditemukan.Para pengawas pemilu diminta untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas utama pengawas, yakni mencegah terjadinya pelanggaran. Demikian ungkap Muhammad saat menutup kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 Tahap I di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (28/6) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu pilar demokrasi.  Namun keberadaan Parpol ini justru menimbulkan berbagai problematika dalam sistem kepemiluan dan kaitannya dengan sistem kepartaian Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Korupsi yang terjadi di republik yang tercinta ini mayoritas berawal dari korupsi politik yang berkembang di kalangan politisi. Hal tersebut ditegaskan Peneliti Bidang Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dalam Kajian Kepartaian yang digelar Bawaslu RI, Senin (29/6).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seluruh peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) diingatkan untuk mematuhi aturan main iklan kampanye dalam pilkada serentak 2015 mendatang, dengan tidak berkampanye lewat iklan di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Iklan kampanye hanya diperbolehkan selama 14 hari sebelum masa tenang, dan jika terdapat pasangan calon yang melanggar dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad optimis Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Walikota tahun 2015  serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Menurutnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama masih mempunyai komitmen yang kuat meskipun beberapa daerah masih mengalami kendala persoalaan angaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koalisi Kawal Pilkada yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang punya perhatian dalam hal peningkatan demokrasi di Indonesia mendatangi gedung Bawaslu, di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Tujuannya, mempertanyakan kesiapan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, mengajak seluruh personil yang terlibat dalam pengawasan Pemilu, baik Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panita Pengawas Lapangan, Panitia Pengawas Kecamatan, hingga Pengawas TPS untuk tetap semangat dalam melakukan pengawasan menuju Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 meski banyak pihak yang melakukan upaya untuk memundurkan jadwal Pilkada serentak.

Batam, Badan Pengawas Pemilu - Sudah menjadi tugas pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Pun halnya dalam pesta demokrasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah 2015 tengah berjalan. Namun beberapa masalah disinyalir menjerat persoalan daftar pemilih dan dikhawatirkan mengancam hak konstitusional warga.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu perkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Polri dan Kejaksaan Agung.           

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, Komisi II dan III DPR RI kembali melaksanakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepala Kepolisian RI.