Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu -- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Gunawan Suswantoro memerintahkan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota segera melakukan identifikasi risiko atas pengawasan pilkada serentak tahun 2015. Seluruh jajaran Bawaslu diperintahkan untuk memetakan permasalahan yang mungkin terjadi beserta cara mengantisipasinya.
Sumbawa, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 desember mendatang di 269 daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu RI melaksanakan sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Gedung Wisma Kabupaten Sumbawa, Selasa (26/5).
Sumbawa, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada merupakan bagian dari pembangunan politik dan demokrasi di masyarakat kita. Pembangunan di bidang politik diharapkan dapat mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka serta mengembangkan kehidupan partai yang tetap menghormati keanekaragaman aspirasi politik.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu -- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 sudah memasuki tahapan pelaksanaan. Namun, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota masih dibayang-bayangi persoalan anggaran.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA), Jumat (29/5). Peraturan tentang manajemen kearsipan tersebut disosialisasikan kepada perwakilan Bawaslu seluruh provinsi dan staf Bawaslu RI.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu -- Persoalan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015 masih menjadi pembahasan hangat beberapa pekan belakangan. Masih adanya ketidakpastian pencairan anggaran pilkada di beberapa daerah secara tidak langsung membuat tahapan pelaksanaan menjadi terhambat.
Ternate, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron mengajak masyarakat Kota Ternate untuk terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada Desember 2015 mendatang. Bawaslu mendorong masyarakat yang memiliki hak pilih agar memiliki kesadaran politik untuk menyukseskan pilkada.
Karangasem, Bawaslu - Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali patut diapresiasi. Pasalnya, saat di beberapa daerah lain yang melaksanakan Pilkada masih terganjal dengan anggaran, kabupaten ini sudah siap melaksanakan Pilkada, jauh sebelum tahapan dimulai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menerima kunjungan audiensi dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di Ruang Sidang DKPP RI, Rabu (3/6).
Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Semarak jelang pemilihan kepala daerah mulai terasa di sejumlah daerah dengan menjamurnya alat peraga dari para bakal calon kepala daerah. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan agar upaya para bakal calon kepala daerah untuk mempopulerkan diri tersebut, tidak dilakukan dengan merusak lingkungan serta harus menjaga estetika kota.
Karangasem, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) mengimbau agar pemerintah daerah (pemda) menertibkan alat peraga kampanye yang sudah mulai dipasang oleh bakal calaon kepala daerah di banyak daerah. Sebab, penyelenggaraan pilkada belum sampai pada tahapan penetapan calon kepala daerah definitif, apalagi tahaan kampanye.
Karangasem, Badan Pengawas Pemilu – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, masih ada 176 pemerintah daerah yang belum menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran pengawasan untuk panitia pengawas kabupaten/kota dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi. Bawaslu RI menyatakan, jika terdapat indikasi bahwa pemda mempersulit dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada, Bawasalu dapat mengeluarkan rekomendasi penundaan tahapan pilkada.
Karangasem, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyebut ketidaknetralan penyelenggara pemilihan dan kampanye berbau Suku, Agama, dan Ras (SARA) merupakan kejahatan yang serius dalam Pilkada.
Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas. Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menilai lewat proses pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, negara ingin menempatkan rakyat menjadi lebih berdaulat. Saat ini mulai dari presiden, anggota DPR, kepala daerah hingga kepala desa, dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi menurut Nasrullah rakyat hingga kini belum berdaulat dalam pemilihan, bahkan cenderung diperlakukan secara tidak manusiawi.
Bangli, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Menurutnya, Bupati Bangli terindikasi tidak memiliki kepedulian terhadap Pilkada Kabupaten Bangli yang rencananya digelar serentak pada 2015 mendatang.
