Padang Sidempuan, Bawaslu -- Praktek penyimpangan rekrutmen calon kepala daerah yang berpotensi melahirkan calon bermasalah adalah pengenaan "uang perahu" atau mahar untuk dapat diusung partai politik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu, digelar kegiatan 'Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara Tahun Anggaran 2015' selama tiga hari sejak Senin (18/5) hingga Rabu (20/5) di Grand Cempaka Resort & Convention Bogor.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu- A.M. Santiaji Pananrangi resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara setelah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Senin (18/5) malam. Acara pelantikan yang dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas dan para undangan baik dari internal pejabat dan staf Bawaslu RI dan serta Kepala Sekretariat Propinsi se Indonesia.
Sibolga, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu siap merekomendasikan penundaan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, apabila pemerintah daerah setempat belum menganggarkan dana pengawasan pilkada bagi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Rekomendasi penundaan pilkada juga akan dilakukan bila dana pengawasan pilkada yang dianggarkan sangat minim, dalam artian tidak mencukupi untuk membayar honor pengawas pemilu hingga tingkat TPS.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu, digelar kegiatan 'Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara Tahun Anggaran 2015' selama tiga hari sejak Senin (18/5) hingga Rabu (20/5) di Grand Cempaka Re
Bogor, Badan Pengawas Pemilu - A.M. Santiaji Pananrangi resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara setelah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Senin (18/5) malam.
Musi Rawas, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu merupakan arena penyadaran hak politik masyarakat. Melalui kerja politik akan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dalam prinsip pemilu hak pemilu itu melekat. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron, dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat dalam Rangka Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bapati dan Walikota Tahun 2015 di Musi Rawas, Selasa (19/5). “Jika hak pilih ibarat gen, maka hak pilih itu melekat,” ungkapnya.
Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS). Walaupun dilarang oleh peraturan manapun, fenomena tersebut sulit dihilangkan dan bahkan cenderung semakin parah.
Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu – Pilkada di Kotawaringin Timur yang digelar serentak dengan Pilkada yang lain pada 9 Desember mendatang, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Kotawaringin Timur punya sejarah tidak bagus terutama dalam Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan tata cara penggunaan aplikasi pencalonan perseorangan, partai politik dan gabungan partai politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Sosialisasi tersebut diluncurkan sebagai upaya untuk mempermudah dan menyamakan persepsi antara KPU dan partai politik dalam melakukan proses pencalonan yang berupa data pasangan calon di seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
Palangka Raya, Bawaslu – Tahapan Pilkada serentak 2015 sudah dimulai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah belum mendapat anggaran yang cukup untuk pengawasan pemilu. Oleh karena itu, rencananya dalam revisi nanti, tambahan anggaran akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab, tidak ada tahapan rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kedudukan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum yaitu sama-sama penyelenggara pemilu, secara normatif KPU menyelenggarakan secara teknis dan Bawaslu mengawasi semua proses pemilu supaya berjalan secara demokratis dan sukses sesuai perundang-undangan, ini disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak saat audiensi dengan Jejaring Masyarakat Relawan Indonnesia (JEMARI) di Kantor Bawaslu, Selasa (5/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dasar hukum pelaksanaan Pilkada tercantum pada Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Undang-undang ini menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pilkada Serentak nanti, kata Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron saat menjadi narasumber rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Balai Kartini Jakarta, Senin (4/5).
