Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai upaya menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, digelar rapat membahas roadmap reformasi birokrasi tahun 2015-2019 di Kantor Bawaslu RI, Senin (15/6).
Halbar, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI mengapresiasi Pemkab Halmahera Barat (Halbar) menyusul kepastian dana hibah daerah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sebesar Rp 4,8 miliar dalam APBD induk dan APBD Perubahan. Padahal wilayah ini masuk dalam kategori zona merah dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
CALL FOR PAPERS
Redaksi Jurnal BAWASLU mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan masyarakat luas untuk memberikan tulisan/ hasil penelitian mengenai tema yang sudah ditentukan.
TEMA:
DISKURSUS PENGAWASAN PEMILU
TOR:
Halut, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak enam desa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dinilai rawan pelanggaran daftar pemilih dan penggelembungan suara menjelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Pasalnya masyarakat di enam desa tersebut ‘terbelah dua’, sebagian merasa menjadi warga Kabupaten Halmahera Utara dan sebagian lainnya warga Halmahera Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tetap dipertahankan. Namun, Sentra Gakkumdu harus mengevaluasi dan mereformasi dirinya agar lebih baik dalam menindak pidana pemilihan di Pilkada nanti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu RI menerima aduan dari peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Mimika yang merasa dirugikan terkait penetapan anggota DPRD Kabupaten Mimika yang dianggap tidak sesuai, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bawaslu RI, Rabu (17/6).
Sleman, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menagih komitmen pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal dukungan pemerintah pada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Pasalnya, Bawaslu menemukan, kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak layak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pemilu Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Berbagai perombakan regulasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang lebih baik. Namun berbagai perombakan regulasi ini dinilai Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, tidak memiliki konsistensi.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Panwas Pemilihan tingkat kabupaten/kota wajib menembuskan laporan atau temuan pelanggaran yang sudah teregistrasi ke Bawaslu Provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 desember 2015 di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Sebagaimana dalam rangkaian Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab terhadap pengamanan dalam pelaksanaannya, agar Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri yang diamanatkan dalam undang-undang No.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, potensi masalah sengketa merupakan pakaian yang tidak bisa dipisahkan dari proses, karena pemilihan itu sendiri merupakan satu rangkaian kompetisi antar pihak yang menghasilkan pemenang dan menghasilkan mereka yang tidak beruntung (yang kalah).
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Penegakkan tindak pidana pemilu/pemilihan dalam Sentra Gakkumdu belum memberikan hasil yang positif selama ini. Namun di depan mata Pilkada sudah dekat, dan tidak ada jalan lain selain bekerja efektif antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah akses kedaulatan rakyat dan merupakan perwujudan hak politik rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Hal ini dikatakan oleh Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi II dan III DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Komisi II, Kamis, (25/6).
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menekankan agar para pengawas pemilu di daerah tidak sekadar menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendatang. Pengawas pemilu diminta untuk terus mengasah insting mereka dalam mengendus adanya dugaan pelanggaran.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PIlkada) teranyar memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada.
