Ditulis oleh : Anonim pada :
Jakarta – Jajaran penyelenggara Pemilu, Bawaslu maupun KPU perlu mengantisipasi intervensi oknum kepala daerah dan oknum pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden tanggal 9 Juni 2014 mendatang. Sebab pengalaman pada Pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, sejumlah oknum pejabat pemerintah daerah nyata-nyata mengintervensi penyelenggara Pemilu (KPU maupun Bawaslu) di tingkat daerah, dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih partai atau caleg yang diusung kepala daerah/pejabat di daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu melakukan Klarifikasi kepada Calon presiden RI Joko Widodo terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye. Klarifikasi tersebut merupakan dugaan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya JokoWidodomenyampaikan ajakan untuk memilih nomor 2 yang ditetapkan oleh KPU atas pasangan JokoWidodo-Jusuf Kalla.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Bawaslu sangat menghargai bahwa masyarakat tidak semua mempunyai referensi yang utuh mengenai mekanisme pelaporan, hanya sedikit masyarakat di daerah yang mengakses internet dan membuka data perbawaslu dan perundang-undangan pemilu. Jadi dengan adanya Paralegal pemilu di daerah sangat membantu Bawaslu untuk mengakses informasi secara langsung ke masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat Audiensi dengan Perludem dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Kamis (5/6).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang peduli pada pemenuhan hak konstitusi warga negara memberikan perhatian khusus kepada terpenuhinya hak pilih dan hak dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta keterangan kepada Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa dan Profesor Riset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, di Jakarta, Kamis (5/6) dalam dugaan pelanggaran ketidaknetralan pegawai negeri sipil dan pejabat negara. 
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak sore hari ini 7 Juni 2014 bertempat di Media Center Bawaslu RI menyampaikan hasil penanganan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. sebagaimana diketahui bahwa sampai hari ini atau sepuluh hari setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2014, Bawaslu menerima dan/atau menemukan sebanyak 8 dugaan pelanggaran Pemilu.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti keterlibatan Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah yang terlibat dalam usaha pemenangan salah satu pasangan calon Presidend dan Wakil Presiden.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah maksimal. Ia pun meminta agar masalah DPT tidak lagi dipersoalkan oleh dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasca penetapan DPT, Jumat (13/6).
Banjarmasin, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi titik berat yang harus diperhatikan. Pasalnya, seringkali problem krusial yang merupakan kendala utama dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif dijumpai pada level tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Saling lapor antara dua pasangan calon presiden dan wakil Presiden terus terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (20/6) kembali menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Jakarta, Bawaslu– Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye dengan penggunaan fasilitas negara/pemerintah ketika membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar di commuter line dari Stasiun Pondok Cina sampai Stasiun Depok sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Nomor 019/LP/PILPRES/VI/2014.
Yogyakarta, Bawaslu- Cara pandang orang-orang yang sengaja mendesain disharmoni antar suku, antar agama adalah orang orang yang tidak mampu memahami bahwa Pemilu ini milik rakyat. Orang-orang tersebut tidak paham bagaimana cara memperlakukan rakyat secara manusiawi, yang telah hilang dalam praktik kepemiluan di Indonesia.