Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menilai informasi dari lembaga intelijen negara memiliki peran penting bagi penyelenggara pemilu. Menurutnya, Informasi tersebut dapat menjadi masukan strategis dalam menyusun mitigasi risiko dan pemetaan kerawanan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Informasi intelijen itu harus kita tempatkan sebagai bahan masukan untuk melakukan mitigasi. Dengan melakukan eteksi dini, penyelenggara pemilu bisa memetakan wilayah mana saja yang rawan dan aspek apa saja yang perlu diantisipasi lebih awal," ucapnya dalam sebuah diskusi dan bedah buku Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik, di Kampus Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis, (9/7/2026).
Dikatakan Bagja, intelejen memiliki peran substansial dalam pengawasan pemilu partisipatif. Diantaranya: Identifikasi dini terhadap jaringan politik uang, transaksi keuangan kampanye yang mencurigakan, potensi intervensi asing, serta operasi informasi berupa hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian sebagai dasar mitigasi risiko dalam menjaga integritas pemilu.
“Akurasi data dan deteksi dini yang dimiliki oleh lembaga intelijen sangat membantu pengawas pemilu dalam mengantisipasi potensi gangguan, baik dari aspek keamanan, logistik, hingga konflik sosial di lapangan,” tuturnya.
Bagja menjelaskan, sebagai langkah mitigasi, Bawaslu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Dalam IKP tersebut, sambungnya, menunjukkan bahwa intelijen dalam pemilu tidak selalu identik dengan operasi rahasia atau kepentingan kekuasaan.
“Sebaliknya, intelijen dapat dikembangkan sebagai instrumen tata kelola demokrasi yang berfungsi melakukan deteksi dini, mitigasi risiko, dan perlindungan integritas pemilu,” ungkapnya.
Alumni Universitas Indonesia ini ingin intelijen dan partai politik harus dibangun di atas transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, membangun hubungan yang sehat dan profesional antara Lembaga sepatutnya berjalan baik demi menjaga kualitas demokrasi.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Hendi Poer
