Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi penjaga literasi demokrasi. Menurutnya, peran tersebut harus diawali dengan meningkatkan kapasitas diri melalui pemahaman tentang demokrasi, kepemiluan, ketatanegaraan, serta perkembangan teknologi informasi.
"Berikutnya adalah mengedukasi. Ilmu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tanggung jawab seorang intelektual adalah menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat," katanya saat menjadi narasumber di Serang-Banten, Kamis (8/7/2026).
Menurutnya, kader HMI dapat menjadi agen pendidikan politik di lingkungan kampus, komunitas, maupun ruang digital. Melalui edukasi tersebut, kader HMI diharapkan mampu meningkatkan literasi demokrasi sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga integritas pemilu.
Setelah belajar dan mengedukasi, Puadi mengatakan tahap berikutnya adalah mengawasi. Dia menjelaskan, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga seluruh warga negara yang memiliki kepedulian terhadap jalannya demokrasi.
"Mengawasi berarti peduli terhadap proses, berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran, serta memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Puadi menegaskan, semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, semakin kuat pula upaya menjaga kualitas dan integritas pemilu.
Menurutnya, tahapan tertinggi dalam membangun demokrasi adalah menggerakkan. Kader HMI, kata dia, tidak cukup hanya menjadi pengamat yang kritis, tetapi juga harus mampu menginspirasi, mengajak, dan mengorganisasi masyarakat untuk mewujudkan perubahan yang positif.
"Kepemimpinan sejati bukan diukur dari jabatan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan menggerakkan orang lain menuju tujuan yang lebih baik," jelasnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Daus (Sespri)
