Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menerima kunjungan dari Asian Network for Free Elections (ANFREL) Foundation di Jakarta, Senin (7/3). Pada kunjungan tersebut, jaringan pemantau pemilu di Asia itu bersama Bawaslu membahas sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesa dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Ketua Asian Network for Free Elections (ANFREL) Foundation Damaso Magbual mengatakan, melalui kunjungan ini, ANFREL ingin mencoba menggali informasi terkait sistem pemilu di Indonesia dari Bawaslu. Penggalian informasi ini menurutnya sangat penting, lantaran pascapilkada menurutnya informasi mengenai penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia masih belum banyak.
Damaso menilai penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah terbilang unik. Terlebih lagi dengan adanya lembaga pengawasan seperti Bawaslu yang memiliki kewenangan cukup kuat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dia memuji Indonesia sebagai salah satu Negara di Asia Tenggara yang melaksanakan proses demokrasi melalui pemilu dengan cukup baik. Khususnya dalam hal melibatkan masyarakat sipil dalam tahapan pengawasan pemilu.
“Indonesia kini juga menjadi contoh termasuk Filifina dan negara – negara Asia lainya,” ujar Damaso.
Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simajuntak mewakili pimpinan Bawaslu lainnya saat menerima ANFREL mengatakan, Bawaslu melakukan tugas dan funsinya berdasarkan Undang – undang 15 Tahun 2011. Dimana Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi persiapan sampai pada tahapan hingga proses penetapan hasil pemilu. Tak hanya itu, Bawaslu juga mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu.
“Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga lembaga. Ada KPU yang bertugas merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi persiapan sampai pada tahapan hingga proses penetapan hasil pemilu, dan DKPP memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik,” jelas Nelson.
Bawaslu, lanjut Nelson, juga melakukan pengawasan hingga tingkatan paling bawah di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu pengawasan yang aktif dilakukan adalah pengawasan terkait politik uang. Bawaslu juga menerima laporan terkait tindak pidana pemilu yang ditindaklanjuti melalui Sentara Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan tiga institusi yakni Bawaslu,Kepolisian,dan Kejaksaan.
“Dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran hingga adanya pelaporan tindak pidana pemilu Bawaslu berkoordinasi sampai menindaklanjuti Kepolisian dan Kejaksaanterkait tindak pidana pemilu,” kata Nelson.
Selain fungsi pengawasan, Nelson meneruskan, Bawaslu juga melakukan hubungan kerja dengan unsur masyarakat sipil, pengiat pemilu, sampai pada kalangan pelajar (pemilih pemula) untuk berpartisipasi melakukan pengawasan pemilu. “Bawaslu tentu melakukan hubungan kerja kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Bahkan bawaslu bercita- cita nantinya tugas pengawasan dilakukan oleh masyarakat sebagai keperdulianya terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” ugkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Bawaslu didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswatoro, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga serta Pengawasan Internal (H2PI) Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Bagian Humas dan Hubal Jhonly Pedro Merentek. Selain itu, hadir pula Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz.
Penulis : Hendru Wijaya
Foto : Hamid
Editor : Ira Sasmita
 |
 |
Webmail
