Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, mendorong Jajaran di Bawaslu untuk terus berkomitmen menjaga akuntabilitas dan integritas pengawas pemilu melalui Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2025. Dia menekankan hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kredibilitas lembaga pengawas pemilu.
“Kegiatan ini untuk mengingatkan kembali agar jajaran pengawas segera melakukan validasi data Wajib LHKAN dan LHKPN. Kepatuhan atas kewajiban ini adalah bagian dari upaya nyata kita dalam menjaga integritas sebagai pengawas pemilu,” ujar Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, dalam Rekonsiliasi Data Wajib LHKAN dan LHKPN Tahun Pelaporan 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Lebih lanjut, Herwyn menegaskan bahwa pelaksanaan Rekonsiliasi Data Wajib LHKAN dan LHKPN Tahun Pelaporan 2025 merupakan bagian dari penguatan tata kelola internal yang harus dijalankan secara disiplin oleh seluruh jajaran Bawaslu. Ia menekankan bahwa kepatuhan pelaporan harta kekayaan menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan integritas pengawas pemilu.
“Kami berharap seluruh jajaran mempersiapkan pelaporan sejak dini agar tidak terjadi kendala di akhir periode. Pelaporan LHKAN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi komitmen kita bersama untuk menjaga integritas kelembagaan dan memperkuat akuntabilitas Bawaslu di mata publik,” tegas Herwyn.
Kegiatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh pengawas pemilu, baik di pusat maupun daerah, menjalankan kewajiban pelaporan harta kekayaan secara tepat waktu dan akurat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi standar integritas Bawaslu di tengah dinamika pengawasan pemilu yang terus berkembang.
Herwyn menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi fondasi yang menentukan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pengawas pemilu berada pada koridor etika yang sama, sehingga integritas lembaga tetap terjaga dalam menghadapi agenda kepemiluan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Foto : Jaka Fajar
Editor : Nofiar
