Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membuka peluncuran buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Kamis (29/8/2021). Dia menjelaskan buku tersebut mengulas berbagai hal yang telah dilakukan Bawaslu RI (pusat) dan Bawaslu daerah di seluruh Indonesia yang menggelar pilkada tahun lalu.
"Buku ini bagian dari upaya Bawaslu untuk senantiasa memberikan informasi dan menjadi bagian pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik, terkait apa yang telah dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 khususnya bagaiamana tindak lanjut, laporan atau temuan dari masyarakat laporan berbagai dugaan pelanggaran," katanya saat membuat peluncuran buku di Gedung Bawaslu RI.
Abhan juga menjelaskan dalam buku tersebut membahas kajian kasus dan analisis kasus di berbagai daerah se-Indonesia.
"Ada hal-hal yang cukup menarik dan ini menjadi evaluasi kita kedepan dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2024, terkait dengan bagaiamana mekanisme penangan pelanggaran pidana pemilihan dan bagaiamana penanganan pelanggaran pidana pemilihan dan ada yang sifatnya administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu, misalnya kasus yang terjadi di Lampung, dimana Bawaslu memberikan putusan diskualifikasi karena adanya pelanggaran money politik dan TSM," jelasnya.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo beralasan buku tersebut ditulis guna memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara komperhesif tentang pengaturan, pelaksanaan dan problematika penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu secara berjenjang dari pusat sampai tingkat paling bawah. Alasan kedua, lanjutnya, sebagai bentuk advokasi kebijakan.
"Harapan kami dengan membaca buku ini masyarakat dapat menjadi paham kemudian terdorong untuk melakukan partsisipasi selama pelaksanaan pemilu maupun pemilihan," tuturnya.
Sebagai Informasi, peluncuran buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah 2020 tersebut dipandu oleh presenter Anya Dwinov dan dihadiri secara daring oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia tanjung.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana/ Abdul Hamid
 |
 |
Webmail
