Manila, Badan Pengawas Pemilu – Jelang pelaksanaan pemilu di Filipina pada 9 Mei mendatang, Bawaslu RI diundang untuk berbagi ilmu tentang pengawasan pemilu di Negara tersebut. Pada acara bertema “Forum on Electoral Contest Resolution in Indonesia and the Philippines” yang berlangsung pada Rabu (13/4) kemarin di Manila, ketua Bawaslu RI Muhammad memaparkan bagaimana peranan pengawas pemilu dalam penegakan demokrasi di Indonesia.
Dalam forum yang dimoderatori oleh akademisi dari University of the Philippines, Dennis F. Quilala itu, Muhammad menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia meliputi kewenangan pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan serta antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya putusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu menceritakan tahapan pemilihan yang baru saja dan akan kembali berlangsung di Indonesia yakni Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Pada pelaksanaan pillkada tersebut, Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilihan Gubernur melalui Bawaslu Provinsi dan sengketa Pemilihan Bupati/Walikota oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
Di luar kewenangan pencegahan, penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa tersbeut, Muhammad melanjutkan, fungsi terpenting Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan semua proses dan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Bawaslu menurutnya wajib memastikan KPU menjalankan semua proses dan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, UU Penyelenggara Pemilu hingga Peraturan KPU.
“Bawaslu mengawasi apakah tahapan yang dilaksanakan KPU sesuai jadwal. Bawaslu memastikan semua hal mulai dari logistik pemilu, daftar pemilih, anggaran, infrastruktur, hingga sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” ungkap Muhammad.
Bawaslu, ujarnya, tidak hanya mengawasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lebih luas lagi, Bawaslu juga mengawasi peserta pemilu yang terdiri dari partai politik dan peserta perseorangan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi seluruh penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
“Jadi ada tiga elemen yang dikontrol Bawaslu. Mulai dari KPU, peserta pemilu yang terdiri dari partai dan kandidat perseorangan, dan terakhir pemilih,” jelas Muhammad.
Pada usia Bawaslu yang sudah memasuki angka delapan tahun, menurut Muhammad, Bawaslu juga terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dia menjelaskan konsep pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pemilih dikedepankan Bawaslu pada pileg dan pilpres 2014 lalu. Muhammad juga mengungkapkan, Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan pelanggaran untuk menegakkan hukum dalam pelaksanaan pemilihan.
“Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan. Sehingga pelanggaran bisa ditekan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Selain Muhammad, forum tersebut juga menghadirkan Komisioner KPU RI Ida Budhiati dan Staf Khusus Ketua Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Sementara dari penyelenggara pemilu Filipina hadir Aries Arugay dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Philippine, dan Atty. Nesrin B. Cali (Commission on Election of the Philippines). Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kerja sama antara KBRI Manila dengan ISDS dan Department of Political Science University of the Philippines.
Penulis dan Foto : Ira Sasmita, Dina Eka Winarni
 |
 |
Webmail
