Sekolah Kepemiluan GMNI di Bali, Herwyn: Mahasiswa Bisa Jadi Pelapor dan Saksi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap mahasiswa berperan aktif mengawasi pemilu seperti menjadi pemberi informasi dugaan pelanggaran sekaligus bersedia menjadi saksi. Hal tersebut dia sampaikan dalam sekolah kepemiluan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Sabtu (8/10/2022).

Waktu Terbatas, Lolly Tegaskan Kualitas IKP Tidak Boleh Menurun
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Bawaslu tidak memiliki banyak waktu, bahkan relatif cepat dibanding sebelumnya.

Tingkatkan Literasi Digital, Bawaslu Susun Strategi Pengawasan Siber
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya terjun langsung ke lapangan. Dalam era digital saat ini, Bawaslu juga melakukan pengawasan di media sosial. Maka Bawaslu harus mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan sistem pengawasan berbasis internet pada pemilu 2024.

Minta Masukan Ahli dan Pemantau Pemilu, Bawaslu Rampungkan Pola Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta para ahli, pemantau pemilu, dan beberapa anggota Bawaslu provinsi untuk memberi masukan terhadap pola investigasi penanganan pelanggaran pemilu. Pola investigasi ini sangat penting agar kerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang undangan.

Penuhi Kebutuhan Informasi Pemilu untuk Masyarakat, Bawaslu Akan Buka Pojok Konsultasi Hukum
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan Bawaslu akan menyediakan pojok konsultasi hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi kepemiluan masyarakat. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus memberikan layanan prima untuk informasi yang lengkap dan transparan.

Hadiri RDP Komisi II, Bawaslu Beri Masukan Empat Rancangan PKPU
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan masukan terhadap empat rancangan Peraturan KPU (PKPU). Masukan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kemendagri, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Bagja Minta Mahasiswa Ambil Peran dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap mahasiswa dapat mengambil peranan dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Serentak 2024. Hal itu ia katakan saat memberikan orasi ilmiah dihadapan mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (1/10/2020).

Awasi Pemilu 2024, Bawaslu Akan Bertindak Proaktif dan Responsif
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 Bawaslu akan bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda kegiatan pengawasan pemilu, serta responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Cegah Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Larang ASN Dukung Peserta Pemilu Dalam Medsos
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus berupaya menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pemilu dan pemilihan. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan sosialisasi kepada ASN terkait larangan membagikan, memberi komentar dan menyukai unggahan dari media sosial peserta pemilu.

Beri Bimtek KPU/KIP Provinsi, Bawaslu Harap KPU Lakukan Verfak Parpol Sesuai Prosedur
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan bimbingan teknis (Bimtek) verifikasi faktual (verfak) kepengurusan dan keanggotaan partai politik (parpol) kepada 34 KPU/ KIP Provinsi. Dalam paparannya, dia meminta KPU/KIP melakukan verfak sesuai dengan prosedur pedoman teknis KPU serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Kuliah Umum di Unima Tondano, Herwyn Harap Mahasiswa Kelak Jadi Ahli Kepemiluan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J H Malonda berharap mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima) Tondano keal dapat menjadi ahli dalam proses penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu saat ini.

Tak Penuhi Syarat Materiil, Bawaslu Jadikan Laporan Penyebaraan KBA News sebagai Informasi Awal
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu simpulkan laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 002/LP/PL/RI/00.00/IX/2022 yang disampaikan oleh MG, Selasa, (27/9/2022) terkait adanya dugaan kampanye Anies Baswedan tidak penuhi syarat materil.

Bagja Prediksi Kecurangan dan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Masih Ada
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi kecurangan dan pelanggaran pada 2024 akan tetap ada dan tidak mungkin hilang. Salah satunya pelanggaran politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) akan menjadi pelanggaran yang berpotensi besar dilakukan. Untuk itu, Bawaslu berupaya meminimalisir adanya kecurangan.

Audiensi dengan CNE Timor Leste, Bagja Paparkan Program Pengawasan Bawaslu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima audiensi perwakilan penyelenggara pemilu dari Timor Leste, Comissão Nacional de Eleições (CNE). Pertemuan yang dikomandoi Ketua CNE Timor Leste Jose Agostinho da Costa Belo Pereira tersebut, disambut oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di ruang kerjanya, Kamis (29/9/2022).

Di Depan Para PPK, Puadi Ungkap Penyebab Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menginisiasi rapat koordinasi dengan para kepala daerah selaku Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Dalam paparannya, Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan enam penyebab masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas.