Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menginisiasi penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Indonesia dalam menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilu dan Pemilihan 2024.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda menilai, kajian Bawaslu dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu 2024 dalam kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), harus memiliki fokus ke salah satu hal tertentu. Misalnya pemantauan ujaran kebencian dalam media sosial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan media massa seperti Radio MNC Trijaya mempunyai peran strategis melakukan pengawasan partisipatif sekaligus mengantisipasi maraknya kabar bohong dalam pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menolak permohonan dugaan pelanggaran administrasi nomor 016/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2022 yang diajukan Partai Pelita dalam sidang pendahuluan. Hal ini akibat objek permohonan tersebut telah diperiksa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai, perubahan tata kerja dan pola hubungan, berdampak terhadap paradigma kelembagaan, termasuk di dalamnya pola pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memprediksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak 2024 akan tetap terjadi. Hal tersebut didasari oleh maraknya ASN yang melanggar aturan pada Pilkada 2020 lalu, bahkan terdapat ASN yang dikenai sanksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menjelaskan alasan pembentukan divisi dalam Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu saat membuka Orientasi Kelembagaan Bagi Anggota Bawaslu Provinsi, Kamis (22/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memaksimalkan pelayanan informasi, Bawaslu meluncurkan aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi ini akan mengintegrasikan data informasi dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima kunjungan Badan Pengkajian MPR RI di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (22/09/2022). Pertemuan ini membahas mengenai persiapan Pemilu Serentak 2024, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan visi misi calon presiden, calon wakil presiden serta calon para kepala daerah dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lima pimpinan Bawaslu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022). Kunjungan bertujuan untuk meminta dukungan dari Presiden Jokowi mengenai fasilitas pengawasan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memastikan Pemilu 2024 mendatang berjalan bersih dan transparan, Bawaslu menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan Panglima TNI beserta jajarannya di Jakarta, Rabu (21/9/2022). Dalam audiensi tersebut terdapat empat poin yang dibahas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melantik 72 anggota Bawaslu Provinsi dari 24 Provinsi. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan didampingi empat anggota Bawaslu lainnya, yaitu Lolly Suhenty, Herwyn J.H Malonda, Totok Hariyono dan Puadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI kali ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan pagu anggaran Bawaslu RI dan usulan penambahan anggaran tahun 2023 mendatang. Dalam pemaparannya, Bagja menjelaskan dengan rinci perkiraan penggunaan anggaran yang ditetapkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digagas Bawaslu kali ini menjadi momentum diskusi agar dapat menghadirkan kepastian hukum dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Upaya penafsiran hukum dan berbagai kajian menjadi salah satu cara dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul.
