Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Karawang pelajari Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu. Sebab, pemahaman terhadap regulasi menjadi senjata utama pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024 gelombang 2. Dia meminta PPPK Bawaslu untuk menaati aturan perundang-undangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 disetujui oleh Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persetujuan ini tertuang dalam hasil kesimpulan forum rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah janji 1.880 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023. Dia meminta para terlantik untuk menjaga integritasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawasi gelaran Pilkada Serentak 2024.
Minahasa Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan. Dia mengatakan seluruh pengawas pemilu telah diinstruksikan melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan penyusunan bahan maupun pemutakhiran data pemilih.
Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten kota untuk merangkul awak media. Pasalnya, media sangat penting bagi Bawaslu dalam melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal. Seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya praktik kecurangan pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan penggantian antarwaktu (PAW) Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/5/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengingat padatnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 (biasa disebut Pilkada 2024) yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) mempersiapkan perekrutan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD).
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung bersama Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana. Dalam peresmian tersebut, Bagja berharap Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menjadi pusat pembahasan proses demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) pada pengawasan Pemilu 2024. Dia meminta kinerja yang baik dalam pengawasan pemilu di luar negeri itu bisa dibuat buku.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan pencegahan selama pemilu sebanyak 16.615 upaya pencegahan. Hal itu tercatat, sebagai provinsi kedua terbanyak yang melakukan pencegahan setelah Jawa Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda bangga atas pencapaian kinerja Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas LN) selama Pemilu 2024 berlangsung. Namun, dia meminta Panwas LN aktif dalam forum untuk bertukar pikiran terkait metode pengawasan di luar negeri utamanya pemungutan dan penghitungan (pungut hitung) suara.
