Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan perlunya dukungan pemerintah bagi Bawaslu berdasarkan sarana prasana dan pemenuhan kebutuhan pegawai.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu'. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif tersebut dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu telah membuat Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu guna meminimalisir keberatan informasi pada tahapan Pemilu 2024.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen meningkatkan kualitas regulasi penanganan pelanggaran pemilu dengan menyusun Rancangan Perbawaslu Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi berharap dua rancangan perbawaslu ini cepat diwujudkan.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis buku proses perekrutan pengawas 'ad hoc' (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tahun 2022.
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Bawaslu jalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Senin (31/1/2023). Kunjungan yang dimotori langsung kelima pimpinan Bawaslu tersebut, sekaligus mengajak MUI terlibat menciptakan Pemilu serta Pemilihan (pemerintah daerah) Tahun 2024 berjalan damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil, dan bermartabat.
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memastikan tidak ada batasan bagi siapapun untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudahan itu menurutnya sebagai salah satu upaya memudahkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang Pemilu 2024, Bawaslu bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASNKASN) berkomitmen, memperkuat pengawasan Netralitas ASN jelang Pemilu dengan meluncurkan aplikasi SIAPNET (Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN).
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga netralitasnya dalam gelaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dia mengibaratkan hak politik yang dimiliki ASN itu tak ubahnya sebagai aurat politik.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membuat pusat data yang komperehensif, valid, dan tak gampang diretas. Penggunaan teknologi ini baginya juga diharapkan meningkatkan pengawasan pemilu secara digital.
Ditulis oleh : irwan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN), Bawaslu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mematangkan draft perjanjian kerja sama (PKS) tentang fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2024 luar negeri, di Jakarta, Senin (30/01/2023).
