Bawaslu Minta Parpol Tidak Kampanye Di Luar Jadwal, tapi Bolehkan Sosialisasi di Lingkup Internal
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn Malonda meminta partai politik (Parpol) yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang. Meskipun demikian, kata dia, parpol peserta pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di lingkup internal partai politik.

Diskusi Kebangsaan bersama BNPT, Bawaslu Jabarkan Strategi Cegah Politik Identitas
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan upaya Bawaslu dalam mencegah politik suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) pada setiap pemilu dan pemilihan. Diantaranya mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik, dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon.

Didukung BSSN, Bawaslu Bentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu resmi membentuk tim insiden keamanan siber atau Bawaslu CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan kehadiran Bawaslu CSIRT tersebut juga sebagai salah upaya Bawaslu dalam menjaga data-data yang dimiliki Bawaslu yang mendapat dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu Tegaskan Larangan Parpol  Kampanye di Tempat Yang Dilarang
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang tahapan kampanye pada pemilu 2024, Anggota Bawaslu Puadi tegaskan Parpol untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye di tempat Ibadah dan lingkungan Pendidikan.

Kepada Para Dekan FISIP Se-Indonesia, Bawaslu Jelaskan Batasan Pendidikan Politik di Kampus
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly suhenty mengatakan partai politik (parpol) peserta pemilu atau calon peserta pemilu diperkenankan melakukan pendidikan politik di kampus. Hanya saja kata dia, salah satu syaratnya harus kampus yang mengundang dan tidak hanya mengundang satu partai atau satu calon peserta pemilu saja.

Dampingi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bawaslu Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota Jadi Satker Tahun Depan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI melakukan pendampingan pengelolaan keuangan bagi Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota). Selain itu, Bawaslu terus menginventarisir kebutuhan dan permasalahan agar tahun mendatang ditargetkan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menjadi satuan kerja (satker).

Pencalonan Anggota DPD Pemilu 2024, Pengawas Pemilu Diminta Jeli Amati Calon Mantan Terpidana
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawas pemilu untuk fokus mengawasi pencalonan perseorangan bakal calon anggota DPD, terutama jika mengamati calon-calon mantan terpidana. Dia meminta hal ini dijadikan perhatian agar kedepannya tidak menjadi masalah.

Bawaslu Siapkan Aplikasi Rekrutmen Bawaslu Daerah
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu sedang menyiapkan aplikasi rekrutmen Bawaslu daerah. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pembuatan sistem aplikasi rekrutmen tersebut dipercepat guna memudahkan kerja Biro SDM Bawaslu dalam rekrutmen calon anggota Bawaslu di tiap jenjang.

Bawaslu Lantik Panwas LN Frankfurt, London, Stockholm, Bagja Pesan Panwas LN Koordinasi dengan PPLN
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Den Haag – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik pengawas Luar Negeri (Panwas LN) di kota Den Haag Belanda, Rabu, (8/3/2023). Bagja optimis terhadap panwas yang telah dilantik dapat mengemban tugasnya dengan baik, dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 sampai selesai.
 
Ingin Terlibat Aktif Jadi Penyelenggara Pemilu 2024, Totok Apresiasi Minat Mahasiswa UGM
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi minat peserta 'Town Hall Meeting' mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengaku ingin berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara Pemilu 2024.

Perintah Undang-Undang, Bawaslu Tegaskan Hak Pilih Pekerja Tidak Boleh Dihalangi
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tidak boleh ada seorangpun yang dapat menghalangi pekerja yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024, terutama bagi pekerja warga negara Indonesia (WNI) pada proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Minimalisir Terjadi Kesalahan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Herwyn Harap Juknis Mudah Dipahami
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Petunjuk Teknis (Juknis) penanganan pelanggaran pemilu dan penanganan pelanggaran administratif pemilu bersifat informatif serta mudah dipahami oleh jajaran Bawaslu. 
 
Jabarkan Enam Sebab Korupsi, Sekjen Ajak Bawaslu Daerah Ikuti NPSK Dana Hibah
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady menjabarkan enam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia mengajak jajaran Bawaslu, khususnya di daerah mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam dana hibah pemilihan pemerintah daerah (pilkada).
 
Susun Juknis Penanganan Pelanggaran, Puadi Harap dapat Memudahkan Panwascam dan PKD
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badang Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Puadi berharap penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penanganan pelanggaran pemilu dapat mempermudah Panwascam dan (Pengawas Keluaran dan Desa) PKD dalam merespon pelanggaran pemilu. Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan karena bisa berdampak kepada masalah etik yang akan dihadapi.

Bawaslu Dorong Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Afirmatif
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong penanganan pelanggaran pemilu yang afirmatif. Anggota Bawaslu Puadi menilai penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat afirmatif, sesuai dengan patron 'keadilan pemilu' yang digunakan dalam slogan Bawaslu sebagai wujud dan komitmen menerapkan keadilan pemilu.