Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang belum memberikan salinan rekapitulasi hasil penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri (DPSLN).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Perempuan harus dilibatkan dalam setiap tahapan pemilu. Baik sebagai penyelenggara pemilu, pemantau maupun peserta pemilu. Begitulah kira-kira apa yang disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat membuka kegiatan Khataman Ngabuburit Pengawasan di Jakarta, Jumat, (15/4/2023).
Kotapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) tingkat provinsi empat daerah otonomi Baru (DOB). Keempat DOB itu yakni Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, juga provinsi Papua dan Papua Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Bawaslu sedang menyusun indikator pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024dengan tema isu strategis yang mencakup lima hal, yakni: politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), kampanye media mosial, netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan sekaligus menyampaikan isu krusial terkait pencalonan legislatif yang meliputi calon DPR; DPRD; dan DPD dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, DKPP, dan Kemendagri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan upaya Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu melalui penyelesaian sengketa proses pemilu. Menurutnya, penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian dari jenis penegakan hukum pemilu yang diatur dalam UU Pemilu demi memastikan adanya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan titik-titik rawan dalam tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak 2024. Dia mengingatkan agar para bakal calon untuk menaati aturan dan ketentuan karena ada sanksi administrasi yang dapat membatalkan pencalonan hingga sanksi pidana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari ini, tercatat 15 tahun kiprah Bawaslu menjadi penjaga demokrasi di Indonesia. Perjalanan 15 Tahun Bawaslu ini, menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuju tingkat kedewasaan secara kelembagaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan empat poin penguatan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang nantinya akan disahkan melalui nota kesepahaman (MoU) terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam peristiwa pembagian uang zakat dalam amplop berlogo partai politik yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur pada Jumat, 24 Maret 2023 lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak Muhammadiyah untuk berperan aktif mengawasi pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, saat ini belum memasuki tahapan kampanye, sehingga penindakan terkait larangan berkampanye pun sulit dilakukan, termasuk dalam media sosial.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu 2024. Menurutnya, warga negara yang telah memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih dalam pemilu.
Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Bawaslu terus membangun konektivitas dan sinergisitas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan seluruh elemen pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN yang kerap kali terjadi dalam setiap gelaran pemilu baik pemilu presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pembekalan bagi tim seleksi (timsel) anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi di 29 provinsi diharapkan menghadirkan proses perekrutan yang baik, sehingga dapat menentukan pemilihan sosok berkualitas dan berintegritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan bahaya politisasi identitas dalam pemilu. Menurutnya, bahaya politisasi identitas yang dimaksud seperti adanya kekerasan atau kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
