Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap hasil riset Bawaslu bukan sekadar menjadi dokumen arsip di kantor. Menurutnya, hasil riset yang baik harus didokumentasikan dan disebarkan kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
“Hasil riset tidak sekadar masuk di arsip-arsip Bawaslu, tetapi dia dituangkan dan hasilnya itu di-publish. Nantinya bisa menjadi bagian dari diskusi, wacana, pengkajian di lembaga akademis dan kampus,” katanya saat Rapat Penyusunan Peraturan Bawaslu Tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Bawaslu, Kamis, (19/11/2026).
Ketua Bawaslu provinsi Sulawesi Utara periode 2012-2017 dan 2017-2022 ini menuturkan, riset Bawaslu dilandasi dari masalah riil dan melibatkan perspektif eksternal. Menurutnya, masukan dari pakar, akademisi, pegiat pemilu, serta konteks daerah/provinsi, akan memperkaya data dan informasi hasil riset yang komprehensif.
“Selain menjadi bahan diskursus publik, temuan riset tersebut idealnya menjadi pijakan strategis dalam perumusan kebijakan pengawasan pemilu di masa mendatang,” ucapnya.
Herwyn menekankan, penyusunan Perbawaslu tentang Penelitian dan Pengembangan ini ditargetkan mampu menciptakan standar tata kelola riset yang seragam hingga ke jajaran pengawas pemilu di tingkat daerah. Melalui payung hukum yang jelas, sambungnya, budaya riset di lingkungan Bawaslu diharapkan tumbuh lebih terarah dan berkelanjutan demi memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
“Dengan berbasis data dan kajian ilmiah yang terukur, langkah-langkah pencegahan pelanggaran maupun evaluasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Bawaslu diharapkan semakin tepat sasaran dan akuntabel,” ungkapnya.
Foto: Hendi Purnawan
Editor: Bhakti Satrio Wicaksono