Dikirim oleh Bhakti Satrio pada
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membuka kegiatan Bawaslu Volume II dengan tema Politik Uang, Klientelisme, dan Politisasi Bantuan Sosial pada Kamis (19/11/2026) secara daring.


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan praktik politik uang menjadi ancaman serius bagi kedaulatan rakyat dan integritas pemilu. Menurutnya, politik uang merampas kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan sekaligus mencederai prinsip demokrasi.

"Ketika suara itu dibeli, apa sebenarnya yang hilang dari pemilu? Tentu saja kedaulatan rakyat itu sendiri. Suara rakyat yang seharusnya merdeka justru dipertukarkan dengan sejumlah pemberian," ujar Herwyn saat membuka kegiatan Bawaslu Volume II dengan tema Politik Uang, Klientelisme, dan Politisasi Bantuan Sosial pada Kamis (19/11/2026) secara daring..

Ia mengingatkan, praktik politik uang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu tantangan yang perlu dihadapi menurutnya adalah munculnya anggapan di masyarakat bahwa pemberian uang atau barang menjelang pemungutan suara merupakan hal yang biasa.

"Bahaya terbesar kita adalah ketika politik uang dianggap sebagai kenormalan yang baru. Bukan lagi sesuatu yang tabu, yang wajib ditolak dan dihindari," ungkapnya.

Herwyn juga menyoroti perkembangan modus politik uang yang semakin beragam, termasuk melalui pemberian saldo dompet digital dan pulsa. Herwyn menegaskan kondisi tersebut menuntut jajaran pengawas pemilu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali dan membuktikan dugaan pelanggaran.

"Politik uang bergerak dari amplop ke saldo dompet digital. Jejaknya berpindah dari benda dan saksi menjadi data," jelas Herwyn.

Berdasarkan evaluasi penanganan Pemilu 2024, Herwyn menyampaikan terdapat 234 laporan dugaan politik uang, tetapi hanya sekitar 20 laporan yang teregistrasi. Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam penanganan perkara politik uang adalah pembuktian, termasuk keterbatasan saksi, perbedaan penafsiran unsur pelanggaran, serta perlindungan terhadap saksi dan bukti digital.

"Perkara gugur karena pembuktian, bukan karena kosong aturan. Bisa saja masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar sehingga enggan memberikan kesaksian," paparnya.

Menghadapi Pemilu 2029, Herwyn mendorong penguatan regulasi agar penanganan politik uang memiliki kepastian hukum dan sanksi yang lebih tegas. Ia juga berpandangan bahwa ketentuan pelanggaran administrasi pemilu perlu diperkuat agar penanganannya tidak selalu terkendala pembuktian unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Selain penguatan regulasi, Herwyn menekankan pentingnya perlindungan saksi dan pelapor, penguatan alat bukti digital, serta peningkatan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia melanjutkan, upaya tersebut perlu didukung pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif untuk mencegah praktik politik uang sejak dini.

Dia mengajak seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga pengawas di tingkat desa/kelurahan, untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan. Hematnya, pemahaman terhadap perkembangan modus politik uang menjadi bekal penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan pada pemilu mendatang.

Herwyn menegaskan, menjaga kedaulatan rakyat merupakan tanggung jawab bersama agar pemilu berlangsung dengan menjunjung tinggi integritas dan kebebasan pemilih.

"Suara rakyat harus tetap merdeka, tidak ditentukan oleh amplop, pulsa, atau janji proyek," pungkasnya.

Penulis: Bhakti Satrio
Editor: Hendi Poernawan