Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pengawalan terhadap integritas pemilu tidak boleh dibebankan semata kepada lembaga penyelenggara. Ia mengajak seluruh partai politik, media massa, akademisi dan masyarakat sipil untuk mengambil peran aktif bersama penyelenggara pemilu.
"Salah satu contoh peran aktif yaitu sinergi antara Bawaslu dan dunia akademis, seperti Pusat Studi Konstitusi (Pusako). Sinergi ini sangat penting agar akademisi dapat terus menyumbangkan gagasan kritis dan solusi konstruktif," katanya dalam Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-9 di Jakarta, Minggu malam, (13/9/2026).
Menurut Bagja, sinergi Bawaslu ini merupakan salah satu upaya mempersiapkan kerangka penyelenggaraan pemilu mendatang, baik pada 2029 maupun selanjutnya agar berjalan lebih jujur, adil, dan transparan sesuai amanat undang-undang.
"Menjaga tegaknya konstitusi pada akhirnya dimulai dari menjaga demokrasi, dan salah satu fondasi utamanya adalah memastikan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil," ungkapnya.
Dalam sambutannya, Bagja mengutip pemikiran kritis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die. Bagja mengingatkan bahwa ancaman terbesar terhadap demokrasi kerap kali tidak lagi datang dari kudeta militer atau kekerasan fisik. Demokrasi, menurutnya, justru bisa melemah dan mati secara perlahan lewat proses-proses yang terlihat demokratis.
"Kondisi tersebut terjadi ketika kekuasaan yang diperoleh secara sah melalui pemilu justru digunakan untuk mengikis fungsi institusi negara dan merusak norma-norma demokrasi dari dalam," tuturnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Hendi Poer
