Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan dalam mempersiapkan pemilu berintegritas, Bawaslu terus menguatkan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggandeng kementerian dan lembaga Negara lainnya. Dia menambahkan, jajaran pengawas pemilu saat ini, banyak melakukan pembenahan internal demi memperbaiki kualitas kinerja sehingga semakin dipercaya publik.
Lolly mengatakan, akibat anggaran Negara yang terkuras dalam menangani pendemi covid-19, maka Bawaslu melakukan inovasi strategi pendidikan politik kepada masyarakat.. Caranya, sebutnya, dengan menggandeng kementerian atau lembaga Negara dalam memasukkan program pengawasan partisipatif pemilu kepada masyarakat.
“Bawaslu mencoba mengajak kerja sama dengan kementerian atau lembaga Negara lain. Misalnya di Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) ada Mata Merdeka (mata kuliah kurikulum). Kita coba memasukkan perspektif pengawasan paritisipatif kepada masyarakat. Dengan anggaran yang minim, bukan berarti tidak bisa melakukan perluasan pemahaman ini,” jelasnya dalam acara Diseminasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar Generasi Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Gema PMII) Jambi secara daring (dalam jaringan), Selasa (31/5/2022).
Baca juga: Panduan Pengabdian Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Perempuan kelahiran Cianjur, 28 Februari, 42 tahun silan ini menegaskan, Bawaslu terus menjaga dan menambah kepercayaan publik. Pada periode lalu, lanjut dia, Bawaslu berada di urutan ketiga sebagai lembaga yang dipercaya publik. “Kami melakukan pembenahan dengan harapan mempertahankan, bahkan lebih baik lagi menjadikan sebagai lembaga yang dipercaya publik sehingga proses pemilu menjadi terpercaya. Kami mencoba melakukan pendidikan politik kepada masyarakat lainnya seperti menggandeng partai politik khususnya untuk calon perseorangan (dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota),” tuturnya.
Baca juga: Bagja: Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Penyelenggara Pemilu
Dia mengaku, Bawaslu melakukan refleksi mengenai aduan (dugaan pelanggaran kode etik) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Dari data yang ada tenyata lebih dari 50 persen putusannya adalah rehabilitasi. Ini menunjukkan jajaran Bawaslu perlu dikuatkan dalam memberikan informasi yang baik mengenai mekanikme dan hasil kerja yang terukur, sehingga masyarakat bisa paham tanpa harus ke (membuat aduan) ke DKPP. Tetapi, apabila masuk ke DKPP, kita harus siap dengan konsekuensinya,” ungkap peraih gelar master hukum dari Ilmu Hukum di Universitas Pakuan Bogor tersebut.
Untuk itu, Lolly menegaskan, Bawaslu kini banyak melakukan penguatan internal. “Sekarang banyak berfokus kepada penguatan internal misalnya kesiapan jajaran menghadapi Pemilu Serentakj 2024 dengan perubahan nama divisi dengan harapan memperbaiki kualitas kerja,” imbuh Wakil Ketua PMII Bandung Raya itu.
Baca juga: Bawaslu Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kali Keempat
Perlu diketahui, dalam kegiatan ini hadir pula anggota KPU M Afifuddin dan Anggota DKPP Alfitra Salamm selaku narasumber. Sementara peserta merupakan akademisi, mahasiswa, dan jajaran KPU dan Bawaslu daerah.
Fotografer: Claudia Rebitta Destasesa
 |
 |
Webmail
