Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Ini sebagai salah satu ikhtiar untuk membuat Lembaga Bawaslu lebih baik lagi dari sebelumnya,” kata Fritz dalam kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Tahun 2021 melalui daring, Jumat, (24/9/2021).
Alumni University of New South Wales ini mengakui masih terdapat 11 persen jajaran Bawaslu yang masuk dalam kategori tidak informatif, 14 persen kurang informatif, cukup informatif 14 persen, menuju informatif 14 persen, dan 44 persen dinyatakan informatif.
“Semoga ke depannya angka informatif semakin besar dan yang tidak informatif semakin kecil. Ini membutuhkan kerja keras dan saya yakin pasti bisa terwujud. Maka seluruh jajaran Bawaslu harus bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi Lita Agustina mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu provinsi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Lalu identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Serta memberikan umpan balik dan solusi dari masalah yang timbul.
“Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi public Bawaslu provinsi seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Dikatakan Lita, mulai 24 September telah dilakukan sosialisasi monev keterbukaan informasi public. Selanjutnya pengisian kuesioner 27 September – 29 Oktober 2021. Verifikasi kuesioner 1 – 21 November 2021. Klarifikasi hasil monev 25 November 2021 dan penganugerahan 30 November 2021.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
