keterbukaan informasi publik

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali meraih predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022. Raihan ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS). Anggota Bawaslu Puadi berharap prestasi ini dapat diikuti Bawaslu daerah.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap pengelolaan informasi publik dapat dikelola secara andal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk itu, dia menegaskan, Bawaslu akan melakukan 'monitoring' dan evaluasi (monev) ke Bawaslu Provinsi guna melakukan pengecekan dan dapat menghasilkan pengelolaan informasi publik lebih baik.

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memberikan keterbukaan informasi publik secara reponsif, Bawaslu Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan meraih sertifikat penghargaan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, Puadi meyakinkan dalam pengelolaan maupun pelayanan informasi, Bawaslu secara secara aktif senantiasa mencoba membangun inovasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi. Ini menurutnya bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas serta fungsinya. Maka dari itu, dia berharap Bawaslu Provinsi senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menguatkan transparansi kelembagaan, Bawaslu melakukan penganugerahan keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2021 bagi Bawaslu Provinsi. Dari penilaian 'monitoring' dan evaluasi (monev) Bawaslu RI (pusat) kepada 34 provinsi terdapat 22 Bawaslu Provinsi menerima kategori informatif.

Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).