Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan Bawaslu butuh berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber di acara diskusi kelompok terpumpun (FGD) untuk penyusunan materi cek fakta, Kelas Cek Fakta Muda dan Guru, pembuatan konten video dan materi perbunking serta kegiatan puncak berupa Indonesia Fact-Checking Summit 2022, Rabu (30/11/2022).
"(Bawaslu butuh) kolaborasi dengan banyak pihak seperti Mafindo, Aji, dll sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial," kata Lolly.
Kolaborasi dengan multistakeholder tersebut nantinya bisa dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan. "(Kerjasama) Ini harus kita lakukan, sebab seringkali hoaks viral karena berita yang benar tidak viral," ungkapnya.
Meski begitu dia menambahkan tantangan pada Pemilu 2024 khususnya di media sosial tidaklah banyak berubah. Ini dikarenakan regulasi yang digunakan masih sama.
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menilai, kolaborasi KPU dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks sangat penting. Dia mengakui, KPU tidak akan mampu bekerja maksimal melawan isu hoaks jika bekerja sendirian.
"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," terangnya.
Dalam acara tersebut, turut dilakukan deklarasi bersama dan penandatanganan bersama di sebuah papan sebagai tanda keseriusan dalam menangkal informasi hoaks.
Sebelumnya, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih.
Lalu, pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. "Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks," ujarnya.
Adi Marsiela Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Koordinator Cek Fakta dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi.
Sehingga, menurutnya peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemilu serentak 2024 memberikan tantangan lebih besar terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, Fact-checking Summit ini menjadi forum yang tepat untuk merefleksikan dan menyatukan langkah untuk bersama-sama mendorong komitmen multipihak agar menyediakan informasi yang penting dan akurat bagi publik,” kata Adi Marsiela.
Fotografer: Rama Agusta
 |
 |
Webmail
