Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan Bawaslu menggunakan anggaran negara dan mengelola barang milik negara (BMN). Maka, sambungnya, setiap rupiah yang dibelanjakan dan setiap aset yang berada dalam penguasaan kita harus dapat dijelaskan asalnya, penggunaannya, pencatatannya, sampai dengan pertanggungjawabannya.
”Pengelolaan yang tertib bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari praktik good governance yang harus hidup dalam keseharian organisasi,” katanya saat membuka Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu, Selasa (1/9/2026).
Menurut Herwyn, rantai peran harus jelas dan setiap jenjang harus mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, ketua dan anggota Bawaslu memberikan arah serta pengawasan kelembagaan.
”Akuntabilitas keuangan dan BMN harus menjadi perhatian organisasi, bukan hanya urusan satu unit teknis. Khusus di provinsi, koordinator divisi sumber daya manusia dan organosasi perlu memastikan perhatian kelembagaan tersebut terhubung dengan kerja sekretariat melalui koordinasi yang baik dengan kepala sekretariat.” tegasnya.
Koordinator divisi sumber daya manusia, diklat dan organisasi ini menuturkan, Bawaslu perlu melihat forum ini sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan. Ketika sedang tidak ada tahapan pemilu, waktu dan ruang yang tersedia harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem, membenahi pencatatan, menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, dan memastikan kelemahan yang pernah muncul tidak berulang pada periode berikutnya.
“Rekonsiliasi harus membawa kita dari sekadar data yang cocok menuju tata kelola yang dapat dipercaya. Data yang benar, aset yang tertib, dan laporan yang andal pada akhirnya akan memperkuat integritas organisasi serta menjaga kepercayaan publik kepada Bawaslu.
Pascakegiatan ini, Herwyn berharap akan menghasilkan data keuangan dan BMN yang valid, mutakhir, dan berintegritas. Lalu, persoalan operasional penatausahaan BMN yang dibawa dari daerah harus dapat diurai.
”Saya ingin ada daftar tindak lanjut yang jelas. Di dalamnya harus terlihat apa masalahnya, siapa penanggung jawabnya, kapan batas waktunya, dan apa bukti penyelesaiannya. Selain itu forum ini juga harus membantu memetakan kebutuhan penguatan kapasitas jajaran sekretariat,” ungkapnya.
Foto: Hendi Poernawan
Editor: Dey
