Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI pada tanggal 27-29 Juni 2013 dijadwalkan melakukan supervisi dan sosilalisasi pengawasan Pemilu Presiden di 5 (lima) titik perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini mengantisipasi warga pelintas batas negara yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali dalam pemungutan suara Pilpres tahun 2014.
Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilpres tahun 2014 ini suhu politik dalam negeri dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya diprediksi lebih meningkat dibandingkan pemilu legislatif lalu.
“Kalau Pileg kurang begitu antusias karena pemilih luar negeri tidak kenal wakil-wakilnya. Nah kalau Pilpres potensi pelanggarannya besar karena hanya ada dua pasang yang bertarung. Semangatnya berbeda sehingga potensi untuk memilih tinggi,” kata Endang saat rapat persiapan supervisi pengawasan ke daerah perbatasan bersama Kementrian Luar Negeri dan Imigrasi, Rabu (25/6) di Hotel Golden, Jakarta.
5 (lima) titik daerah perbatasan yang akan dikunjungi yakni Pulau Sebatik, Atambua, Nunukan – Tawau, Sanggao-Kuching dan Batam – Singapura – Johor Bahru. Pada 5 (lima) titik tersebut ada indikasi pengerahan massa untuk mencoblos lebih dari 1 kali dalam Pilpres. Sebab pelaksanaan pemungutan suara luar negeri berlangsung tanggal 4 – 6 Juli 2014, sedangkan pemungutan suara dalam negeri berlangsung tanggal 9 Juli 2014. Ada jeda waktu beberapa hari, besar kemungkinan sejumlah warga pelintas batas mencoblos di luar negeri dan di dalam negeri.
“Dari pengalaman pemilukada-pemilukada di daerah perbatasan, ada sejumlah warga Indonesia di luar negeri yang memilih pemimpin di daerahnya. Pulau sebatik dan Nunukan itu yang paling tinggi (partisipasinya),” ujar Endang.
Teknis pengawasan yang dilakukan di daerah perbatasan antara lain dengan melakukan sosialisasi ke imigrasi perbatasan untuk menandai orang-orang pelintas batas. Demikian juga ke Panitia Pengawas kecamatan maupun pemerintah desa/kecamatan setempat. Jangan sampai ada mobilisasi massa pada hari pemungutan suara baik dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya.
“Yang kita khawatirkan mobilisasi orang, biasanya rata-rata yang melintasi perbatasan 100 orang setiap hari, kemudian pada hari H Pilpres melonjak menjadi 500 orang, ini mesti diantisipasi,” kata Ahsanul Minan, Tenaga Ahli Bawaslu RI dalam rapat persiapan.
Selain melakukan supervisi ke daerah perbatasan, Bawaslu RI juga dijadwalkan melakukan supervisi kesiapan logistik Pilpres ke 6 (enam) titik di 6 (enam) provinsi di Indonesia mulai Kamis (26/6) sampai Sabtu (28/6) minggu ini. Pemilihan 6 (enam) titik supervisi tersebut didasarkan pada fakta dalam Pileg lalu, banyak ditemukan masalah logistik di sana.
Daerah-daerah tersebut adalah Lani Jaya (Papua), Halmahera Selatan (Maluku Utara), Sumba Barat Daya (NTT), Bengkayang (Kalimantan Barat), Musi Rawas (Sumatera Selatan), Nias Selatan (Sumatera Utara). Dalam supervisi ke daerah yang rawan tersebut, tim Bawaslu RI mengikutsertakan sejumlah media massa (cetak, radio dan online) dari Jakarta di tiap daerah yang dikunjungi.
Penulis : Raja Monang Silalahi