Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Guna memaksimalkan pengawasan daftar pemilih, Bawaslu melakukan pembaharuan alat kerja. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, alat kerja saat ini menggunakan cara atau ‘kaca mata’ yang berbeda dengan periode sebelumnya.
Lolly mengungkapkan, dalam menjaga hak pilih, maka proses menentukan alat kerja ini perlu ketepatan menangkap berbagai hal yang perlu diawasi dalam memastikan tidak ada keliru pemutahiran data pemilih. “Karena itu, cara kita melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih tidak bisa lagi sama dengan periode sebelumnya. Kenapa? Selain karena keterbatasan data juga karena situasi saat ini mengharuskan menggunakan kaca mata yang berbeda. Misalnya soal juknis (petunjuk teknis) pemutahiran data pemilih yang saya cek ke KPU belum ada. Karena itu, cara kita melakukan pengawasan akan berbeda dengan pemilu sebelumnya,” katanya dalam Penyusunan Alat Kerja Pengawasan dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Dia menyatakan, dalam pengawasan pemutahiran data pemilih ini perlu memaksimalkan pengawasan terhadap program maupun kinerja yang dilakukan oleh KPU. “Ini menjadi penting karena data masih terbatas, maka kita fokus terhadap pengawasan kinerja KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih,” tuturnya.
Baru setelah itu, sambungnya, pengawasan daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan dengan kedalaman analisis. “Sementara untuk pengawasan DPS kita akan menggunakan kaca mata analisa, sehingga punya kedalaman,” sebut mantan Anggota Bawaslu Jawa Barat tersebut.
Lolly menegaskan, alat kerja pengawasan daftar pemilih menjadi penting lantaran menyangkut kesiapan memastikan tak ada hak pilih yang hilang. “(Pembentukan) Alat kerja ini tolong dipastikan soal ketepatan prosedur, kedalaman, dan analisis saat pengawasan DPS. Kita bisa menyandingkan data dengan data kependudukan kepunyaan dukcapil yang sudah terkoneksi. Namun, analisis akan kita dorong dalam Pengawasan DPS. Silakan keluarkan gagasan terbaik!,” serunya.
Perlu diketahui, dalam rapat ini Bawaslu mengundang pimpinan dari 12 provinsi terundang yang mewakili tiga wilayah. Pertama wilayah barat, yakni Sumatra Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kedua wilayah tengah yang terundang adalah Kalimantan timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara timur, dan Sulawesi Selatan. Terakhir untuk wilayah timur yakni Maluku dan Papua
Fotografer: Hermansius
 |
 |
Webmail
