• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari kelima rekapitulasi penghitungan suara luar negeri menyelesaikan rekapitulasi di 27 wilayah/ negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meminta penjelasan dua kejadian khusus di Islamabad, Ibu Kota Negara Pakistan pada saat proses pungut hitung kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memutuskan Zulkifli Hasan (Zulhas) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal itu dibacakan ketua majelis sidang dalam sidang putusan nomor laporan: 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024 oleh pelapor Mirza Zulkarnaen.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan uraian hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan surat suara metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS di Dubai.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan. 
 
Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 3 Oktober 2023 - 22:57 WIB

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam Pemilu 2024. Salah satunya dengan cara melakukan kolaborasi dengan kelompok seni yang ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 3 Oktober 2023 - 13:43 WIB

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak pemuda dan masyarakat desa ikut menjadi mata yang turut mengawasi Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, dalam kacamata pengawas pemilu seluruh tahapan pemilu penuh kerawanan.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 3 Oktober 2023 - 12:05 WIB




Cisarua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan pentingnya jajaran Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun bercerita pengalaman mendapatkan manfaat dalam membuat keterangan yang baik dan benar untuk sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sewaktu menjadi penyelenggara pemilu di daerah.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 3 Oktober 2023 - 11:55 WIB



Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Soal keamanan ini masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 3 Oktober 2023 - 07:51 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, munculnya rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dimajukan dari semula November menjadi September 2024 akan berimplikasi terhadap penyusunan anggaran Bawaslu. Dengan demikian selain kesiapan teknis pengawasan harus juga dibarengi dengan kesiapan anggarannya.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 2 Oktober 2023 - 20:11 WIB

Garut, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak generasi muda khususnya kaum santri yang berstatus pemilih pemula, untuk ikut mengawasi dan mengawal proses pendaftaran pemilih oleh KPU di tiap jenjang. Bahkan saking pentingnya, Lolly menganalogikan pengawasan terhadap hak pilih bagi pemilih pemula, sebagai bukti kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Senin, 2 Oktober 2023 - 15:56 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan peserta pemilu harus tertib berlalu lintas saat melakukan kegiatan kampanye menggunakan kendaraan bermotor.

“Peserta pemilu wajib ikuti aturan kampanye, begitu juga aturan lalu lintas di jalan agar tidak merugikan orang lain dengan aktifitas kampanyenya,” ungkap dia dalam acara Rakernis Polantas Bidang Penegakan Hukum Traffic Analysis 2023 di Bali, Senin (2/10/2023).

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Minggu, 1 Oktober 2023 - 08:21 WIB

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam menegakkan keadilan pemilu. Salah satu mekanismenya dengan cara klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Hasil yang dikeluarkan merupakan sebuah rekomendasi. 
 

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 30 September 2023 - 18:13 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan humas menjadi garda terdepan untuk menjembatani komunikasi lembaga kepada publik. Maka dia menyerukan kehumasan Bawaslu hingga tingkat daerah, bisa memiliki satu semangat yang sama.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 29 September 2023 - 17:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono
berharap politisasi identitas tidak terjadi di Pemilu 2024. Dia menjelaskan politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.

Halaman

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text