Dikirim oleh Nofiar pada

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mulai menata pengisian jabatan di jajaran sekretariat daerah melalui penerapan manajemen talenta. Penataan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan jabatan di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diisi sesuai dengan persyaratan kepegawaian, kinerja, serta potensi pegawai.

Dikirim oleh Bintang Ayudia pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mendorong jajaran kehumasan Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur untuk mengubah orientasi komunikasi publik agar berfokus pada kebutuhan masyarakat. Perubahan ini dinilai penting agar masyarakat memahami kerja pengawasan pemilu dan mengetahui cara berpartisipasi.

Dikirim oleh deytri aritonang pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan media sosial (medsos) Bawaslu tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menyampaikan informasi kepada publik. Dia menegaskan medsos harus menjadi ruang untuk mendengar, membaca respons masyarakat, serta menangkap pertanyaan dan kritik publik sebagai bahan evaluasi dan edukasi.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawasan syarat calon dan syarat pencalonan dalam pemilihan merupakan bagian dari upaya mengawasi pintu masuk demokrasi. Menurutnya, persyaratan tersebut menentukan pihak yang berhak masuk ke arena kontestasi sekaligus menjamin hak warga negara untuk dipilih.

Dikirim oleh Bawaslu Provinsi pada

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, berharap penyusunan grand design pembinaan sumber daya manusia (SDM) dapat menghindarkan pengawas pemilu dari pelanggaran etik. Ia menyebutkan bahwa salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menetapkan standar kompetensi bagi pengawas pemilu.

Dikirim oleh Hendi Poernawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pascarekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajarannya di provinsi untuk memberikan pembinaan kepada rekan-rekan satker kabupaten/kota dalam menerapkan problem solving atau pemecahan masalah dalam penataan aset BMN dan peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berlangganan