Webmail
Boyolali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan objek sengketa bukan lagi surat keputusan maupun berita acara tetapi form pengembalian dan form perbaikan dukungan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, munculnya rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dimajukan dari semula November menjadi September 2024 akan berimplikasi terhadap penyusunan anggaran Bawaslu. Dengan demikian selain kesiapan teknis pengawasan harus juga dibarengi dengan kesiapan anggarannya.
Garut, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak generasi muda khususnya kaum santri yang berstatus pemilih pemula, untuk ikut mengawasi dan mengawal proses pendaftaran pemilih oleh KPU di tiap jenjang. Bahkan saking pentingnya, Lolly menganalogikan pengawasan terhadap hak pilih bagi pemilih pemula, sebagai bukti kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan peserta pemilu harus tertib berlalu lintas saat melakukan kegiatan kampanye menggunakan kendaraan bermotor.
“Peserta pemilu wajib ikuti aturan kampanye, begitu juga aturan lalu lintas di jalan agar tidak merugikan orang lain dengan aktifitas kampanyenya,” ungkap dia dalam acara Rakernis Polantas Bidang Penegakan Hukum Traffic Analysis 2023 di Bali, Senin (2/10/2023).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam menegakkan keadilan pemilu. Salah satu mekanismenya dengan cara klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Hasil yang dikeluarkan merupakan sebuah rekomendasi.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan humas menjadi garda terdepan untuk menjembatani komunikasi lembaga kepada publik. Maka dia menyerukan kehumasan Bawaslu hingga tingkat daerah, bisa memiliki satu semangat yang sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono
berharap politisasi identitas tidak terjadi di Pemilu 2024. Dia menjelaskan politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang memberikan pencerahan pemilu berkualitas kepada masyarakat. Bawaslu menurutnya akan membantu penguatan literasi pengawasan pemilu bagi para mahasiswa.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu daerah mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat akan ada irisan tahapan Pemilu 2024 dengan Pemilihan (Pilkada) 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan, Bawaslu berencana akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan TNI. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai teknis pemeriksaan Anggota TNI dan Polri yang terjerat persoalan hukum pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan masa reses atau kunjungan kerja anggota DPR/DPRD ke daerah konstituennya untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat tidak boleh dijadikan ajang kampanye Pemilu 2024.
Dia menjelaskan dalam Undang Undang No13/2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) memang diatur bahwa anggota DPR/DPRD harus menyampaikan reses kepada konstituantenya.
 |
