Dikirim oleh Ranap Tumpal HS pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu selama rekrutmen badan 'ad-hoc' (sementara) KPU dalam menyambut Pemilu 2024. Hal ini dia sampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad-hoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang I secara daring pada Minggu (7/17/2023).

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu sedang menyusun standardisasi pelatihan guna meningkatan kompetensi khusus dan tematik bagi pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, hal itu sebagai langkah penting untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang berkompeten.

Dikirim oleh Ranap Tumpal HS pada

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjabarkan isu strategis dan permasalahan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 dalam peringatan 'dies natalis' ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya perlu memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan pelibatan dari masyarakat.

Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Menurutnya kewenangan ASN sangat rentan dipengaruhi oleh calon peserta pemilu.

Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan empat Daerah Otonom Baru (DOB) utamakan musyawarah mufakat dalam ambil keputusan. Dia mengingatkan keputusan tidak boleh didasari oleh ego dan kepentingan masing-masing, jika harus melalui voting, itu merupakan keputusan terakhir.

Dikirim oleh Reyn Gloria pada
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Dalam rencana setahun ke depan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengelolaan data dan informasi yang dimiliki Bawaslu dari tingkat pusat hingga ke jajaran Kabupaten/Kota harus sinkron. Sebab, dia tidak ingin ada disinformasi yang muncul karena ketidakselarasan data untuk publik. 
 
Berlangganan Herwyn JH Malonda