• English
  • Bahasa Indonesia

hukum pemilu

Puadi Minta Bawaslu Daerah Jelaskan ke Masyarakat tentang Ketentuan Hukum Pemilu

Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.

Share

Kembangkan Kualitas Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu dan APHTN- HAN Tandatangani Nota Kesepahaman

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara- Hukum Adminstrasi Negara (APHTN-HAN) Guntur Hamzah menandatangani nota kesepahaman antara Bawaslu dengan APHTN-HAN di Gedung Bawaslu lantai lima, Jalan M.H Thamrin 14, Rabu (9/3/2022).
 
Share

Banyak Lembaga Tangani Penegakan Hukum Pemilu, Abhan: Potensi Menimbulkan Putusan Berbeda

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyadari penegakan hukum pemilu belum berjalan efektif. Menurut dia, terdapat beberapa persoalan yang menghambat proses penegakan hukum pemilu.

Share
Berlangganan RSS - hukum pemilu

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu