Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu telah menyempurnakan Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Diantara penyempurnaan itu, kata anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dengan adanya kluster-kluster agar mempermudah pemohon dan termohon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menuturkan, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya menurut dia untuk menjamin bahwa negara melalui Bawaslu hadir untuk melindungi hak-hak konstitusional pemilih dan peserta pemilu.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan evaluasi secara berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum secara keseluruhan, serta akan memberikan dampak yang baik juga bagi Bawaslu Republik Indonesia.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan jajaran Bawaslu daerah dapat membuat strategi kerja yang apik dan terkonsolidasi dalam mengawal setiap tahapan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap penyelesaian sengketa proses dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu yang berkompetisi. Menurutnya Bawaslu perlu lebih aktif lagi dalam memberikan ruang keadilan bagi pencari keadilan seperti melakukan koreksi atas putusan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja meminta adanya persiapan dalam membuat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang tepat guna menyongsong Pemilu Serentak 2024. Menurutnya perlu kesinambungan aturan yang dapat mengikuti tahapan Pemilu 2024 dan Peraturan KPU (PKPU) dengan Perbawaslu yang akan dibentuk.
Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap jajaran Bawaslu di mana pun kritis terhadap perdebatan-perdebatan yang kerap muncul jelang tahapan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dalam rangka mengkoordinasikan persiapan harmonisasi peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
