• English
  • Bahasa Indonesia

politik uang

Penerima dan Pemberi Kena Sanksi, Abhan: Masyarakat Harus Diedukasi Bahaya Politik Uang

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada tentang sanksi hukum bagi pemberi dan penerima dalam politik uang, Ketua Bawaslu Abhan tak ingin masyarakat menjadi pelaku dan korban.

Share

Bagja Serukan Lawan Politik Uang

Binjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan perang terhadap politik uang di hadapan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Menurutnya, politik uang merupakan musuh bersama sebab juga menyasar kepada penyelenggara pemilu  atau masyarakat.

Share

Dewi Ajak Gerakan Tolak Politik Uang Dimulai dari Desa

Jeneponto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan gerakan moral tolak politik uang di seluruh pemilihan. Gerakan semacam ini baginya bisa dimulai dalam pemilihan kepala desa (pilkades).

Share

Dewi Resmikan Bangkalaloe Jadi Desa Pengawasan Antipolitik Uang

Jeneponto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Jeneponto menjadikan Desa Bangkalaloe di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai desa pengawasan dan antipolitik uang.

Share

Ajak Berantas Politik Uang, Fritz Kenalkan Gowaslu Kepada Masyarakat Rentan di Badung

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak masyarakat rentan di Kabupaten Badung terlibat aktif memberantas praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, masyarakat bisa melapor melalui aplikasi Gowaslu atau bisa langsung kantor Bawaslu setempat.

Share

Sosialisasi Politik Uang, Dewi: Jadi Budaya, Padahal Ini Kejahatan Besar

Magelang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyosialisasikan gerakan antipolitik uang. Menurutnya kegiatan ini banyak menyasar kepada kaum perempuan yang erat dengan kebutuhan rumah tangga.

Share

Fritz: Humas Harus Perkuat Citra Lembaga

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, peran hubungan masyarakat (humas) harus mampu memperkuat citra lembaga. Sehingga, kata dia, humas harus bisa menginformasikan kepada masyarakat apa saja hal yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Bawaslu.

Share
Berlangganan RSS - politik uang

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu