Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menilai mediasi dalam penyelesaian sengketa di masa depan bisa dilakukan dengan mencampurkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan perundang-undangan, terutama dalam penyelesaian sengketa antar-peserta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) merupakan salah satu hal yang mempertahankan kredibilitas Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Menurutnya sistem tersebut memudahkan peserta maupun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait sengketa proses pemilu dan pemilihan (pilkada).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergisitas Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan mengundang Bawaslu dan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara luring dan daring.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar penerapan norma dasar prosedur dan pelaksanaan dasar beracara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu diatur lebih jelas di dalam pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap agar pembentukan pedoman persidangan dalam jaringan (daring) penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dapat dikombinasikan dengan proses secara konvensional (offline). Hal ini menurutnya proses pembuktian dalam persidangan sulit melalui daring.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambangi kantor Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap peran media massa dalam mencegah disinformasi berupa hoaks dan ujaran kebencian dalam tahapan pemilu maupun pilkada.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penyelesaian
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan mediasi harus terus dipelajari dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasalnya cara ini dinilai Bagja menjadi cara yang dapat membuat seluruh pihak adil antaa satu pihak dengan yang lain.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo optimis bahwa rumusan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pemilu hasil penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara terstruktur dan transparan sebelum tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dia juga berpesan Unit Pengelola harus dapat mengamankan BDP tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap para mahasiwa Universitas Udayana belajar kepada KPU dan Bawaslu dalam menggelar pemilu. Tujuannya agar para mahasisa mengetahui secara detail proses pesta demokrasi yang selama ini ada di Indonesia.
